Artikel by Easybiz
Temukan artikel sebagai solusi yang jitu untuk masalah Anda
Artikel Populer
Banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Salah satunya adalah perubahan konsep perizinan berusaha, dari yang sebelumnya berbasis pemenuhan komitmen menjadi perizinan berusaha berbasis risiko.
18 December 2019 • Bacaan 6 Menit
Konsep perizinan berusaha mengalami perubahan sejak berlakunya UU Cipta Kerja. Dari yang sebelumnya berdasarkan pemenuhan komitmen berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini turut berpengaruh terhadap izin usaha restoran.
27 December 2021 • Bacaan 3 Menit
Indonesia memiliki beragam bentuk badan usaha yang bisa dipilih oleh pelaku usaha untuk menunjang bisnisnya. Mulai dari badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, CV (Persekutuan Komanditer) hingga badan usaha yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi. Di antara badan usaha tersebut, PT dan CV merupakan badan usaha yang paling sering dipilih para pelaku usaha.
28 November 2021 • Bacaan 4 Menit
Cari Berdasarkan Kategori
PT Perorangan merupakan badan badan usaha yang peruntukannya khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil saja.
26 August 2021 • Bacaan 4 Menit
Perseroan Terbatas ("PT") memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dan mendapatkan bukti pendaftaran.
22 August 2021 • Bacaan 3 Menit
Beberapa perubahan data PT ditetapkan terlebih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia.
19 August 2021 • Bacaan 3 Menit
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memungkinkan dibentuknya perseroan terbatas (“PT”) perorangan, yaitu badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”). Dalam perjalanan melaksanakan kegiatan usahanya, PT untuk UMK ini dapat bubar karena sebab-sebab tertentu.
18 August 2021 • Bacaan 3 Menit
Terdapat 2 kondisi yang mengakibatkan Perseroan Terbatas (“PT”) perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT persekutuan modal, yakni dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang dan/atau tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12 August 2021 • Bacaan 3 Menit