Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 3 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Badan Usaha > Perbedaan PT dan CV Yang Harus Kamu Ketahui
Badan Usaha

Perbedaan PT dan CV Yang Harus Kamu Ketahui

Published on 25 December 2018 Bacaan 5 Menit
by Admin

Indonesia memiliki beragam bentuk badan usaha yang bisa dipilih oleh pelaku usaha untuk menunjang bisnisnya. Mulai dari badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, CV (Persekutuan Komanditer) hingga badan usaha yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi. Di antara badan usaha tersebut, PT dan CV merupakan badan usaha yang paling sering dipilih para pelaku usaha.

Ringkasan:

Pemilihan badan usaha yang tepat dan sesuai kebutuhan merupakan tahapan awal yang penting bagi mereka yang akan menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Beberapa poin-poin terbaru yang berhubungan dengan pendirian PT dan CV setelah berlakunya UU Cipta Kerja di antaranya adalah jumlah pendiri PT, keharusan menggunakan akta notaris, ketentuan permodalan, cara mendapatkan status badan hukum dan badan usaha, organ perusahaan. Untuk pendirian PT dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian PT Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔PT khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Lihat Layanan Pendirian PT

Artikel Perbedaan PT dan CV ini diperbaharui pada tanggal 25 Februari 2022

pemilihan badan usaha yang tepat dan sesuai kebutuhan merupakan tahapan awal yang penting bagi mereka yang akan menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Berikut ini beberapa poin-poin terbaru yang berhubungan dengan perbedaan PT dan CV setelah berlakunya UU Cipta Kerja:

1. Pendiri PT dan CV

Berdasarkan jumlah pendirinya, PT terdiri atas PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan. PT Persekutuan Modal didirikan oleh minimal 2 orang pendiri yang bisa terdiri dari orang atau badan hukum, atau kombinasi orang dan badan hukum. Sedangkan PT Perorangan didirikan oleh 1 orang pendiri saja yang berwarganegara Indonesia dan kegiatan usahanya memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Sementara untuk pendiri CV, aturannya adalah dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dan berwarganegara Indonesia. CV tidak bisa didirikan oleh 1 orang dan tidak dimungkinkan pendirinya baik salah satu atau keduanya merupakan badan usaha atau badan hukum.

2. Keharusan Pendirian dengan Akta Notaris

Untuk mendirikan PT Persekutuan Modal wajib dengan Akta Pendirian berbahasa Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris. Namun kewajiban ini tidak berlaku untuk pendirian PT Perorangan karena untuk mendirikannya cukup Pernyataan Pendirian tanpa ada keterlibatan Notaris. Sedangkan untuk pendirian CV harus dengan membuat akta pendirian di hadapan Notaris.

3. Modal Saat Pendirian dan Modal Disetor

PT wajib memiliki modal dasar. Namun setelah UU Cipta Kerja berlaku, tidak ada lagi ketentuan yang mengatur besaran minimum modal dasar tersebut. Sehingga saat ini besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Nantinya, modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dan besarnya modal saat pendirian akan jadi salah satu yang menentukan perusahaan akan masuk ke skala usaha mikro, kecil, menengah atau besar.

Namun perlu digarisbawahi bahwa untuk PT yang melakukan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasarnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor usaha tersebut. Sedangkan untuk CV ketentuannya adalah tidak ada batasan mengenai minimum modal pendirian dan modal disetor. Kecuali—sama dengan PT—bila memang sudah ditentukan untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

4. Memperoleh status badan hukum dan badan usaha

Perbedaan utama perusahaan yang berstatus badan hukum dengan yang badan usaha adalah pada pertanggungjawaban. Untuk perusahaan berbentuk PT karena statusnya badan hukum, maka tanggung jawab pemiliknya adalah sebatas modalnya di perusahaan tersebut. Sedangkan untuk CV yang merupakan badan usaha dan bukan hukum maka tanggung jawab pemiliknya tidak terbatas dan dapat bertanggung jawab sampai ke harta pribadi bila CV tersebut mengalami kerugian.

Sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum pada tanggal terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengenai pengesahan badan hukum PT. Maka setelah adanya UU Cipta Kerja, PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Namun untuk CV status badan usaha diperoleh setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menkumham. SKT diperoleh dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Kementerian Hukum dan HAM.

5. Organ Perseroan

Untuk PT Persekutuan Modal, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Sedangkan Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya, organ PT yang terakhir adalah Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Struktur organisasi PT Persekutuan Modal berbeda dengan PT Perorangan. Sebab, di PT Perorangan pendiri berperan sekaligus sebagai direktur dan pemegang saham PT Perorangan tanpa adanya Dewan Komisaris. Ketika PT Perorangan akan menambah pemegang saham menjadi lebih dari satu, atau akan mengangkat dewan komisaris maka PT tersebut harus diubah menjadi PT Persekutuan Modal. Caranya dengan melakukan perubahan anggaran dasar dan untuk selanjutnya mengikuti tata cara dan persyaratan pendirian PT Persekutuan Modal.

Sedangkan untuk CV, organisasinya terdiri dari Sekutu pengurus atau sekutu komplementer yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam CV. Sekutu ini berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Dan selanjutnya adalah Sekutu komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena pesero komanditer tidak ikut mengurus CV, dia tidak ikut bertindak keluar. Otomatis, tanggung jawab sekutu atau pesero komanditer hanya sebatas modalnya di CV tersebut.

Artikel ini diupdate pada 26 Desember 2018:

Memilih bentuk perusahaan apakah itu PT atau CV tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha dan peraturan yang berlaku. Salah satu yang harus dipelajari dengan lebih dalam adalah mengenai revolusi pemerintah di bidang perizinan berusaha alias PP 24/2018.

Menindaklanjuti PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”). Peraturan menteri tersebut, mengubah secara signifikan proses pendirian CV. Kini, pembentukan CV tidak lagi melibatkan pendaftaran di pengadilan negeri tempat perusahaan tersebut berdiri.

Beberapa poin penting berkaitan dengan Permenkumham yang berpengaruh terhadap perbedaan PT dan CV adalah sebagai berikut:

Pendaftaran

Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Pemakaian Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pasal 5 Permenkumham 17/2018 menyebutkan bahwa pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam sistem SABU.

Ketentuan peralihan

Permenkumham 17/2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, CV, Firma, dan persekutuan perdata yang telah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai peraturan ini. Pencatatan pendaftaran ini diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di SABU.

Artikel Sebelumnya:

Di era perkembangan ekonomi kreatif dan kemajuan teknologi, memulai usaha dan menjadi seorang entrepreneur telah menjadi tren baru. Ini berlaku bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lain. Perpaduan kreativitas dan penggunaan teknologi mampu membuat orang jeli dalam memberikan solusi atas suatu masalah. Nah, ketika kamu sudah menemukan ide bisnis yang bisa menawarkan solusi bagi kebutuhan pelanggan, menurut Harris Turino, pengusaha sekaligus pengajar di Prasetiya Mulya Business School, itu artinya kamu sudah saatnya memulai bisnis (Kontan, Februari 2017).

Kalau kamu sudah mantap menjalankan bisnis, penting juga untuk segera mempertimbangkan untuk membuat perusahaan atau badan usahanya dan sekaligus izin usaha yang sesuai. Mengapa membuat perusahaan atau badan usaha penting dan sebaiknya dilakukan di tahap awal? Sebab, adanya badan usaha memberikan nilai tambah terhadap usaha atau bisnis yang kamu jalankan. Apalagi kalau badan usaha yang kamu buat bentuknya Perseroan Terbatas (PT) maka kredibilitas usaha kamu akan semakin kuat dan dari aspek risiko akan lebih terlindungi karena PT adalah badan usaha yang berbadan hukum jadi ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan.

Sebagai pemilik perusahaan--kalau untuk perusahaan berbentuk PT namanya pemegang saham--maka tanggung jawab kamu sebatas nilai saham yang kamu miliki. Berbeda dengan perusahaan atau badan usaha yang bukan badan hukum, misalnya Persekutuan Komanditer (CV), Firma, atau Persekutuan Perdata dimana tanggung jawab pemilik perusahaan bisa sampai harta pribadi. Perusahaan yang bukan badan hukum pada hakikatnya dianggap sebagai persekutuan orang.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof.Dr. Rudhi Prasetya dalam bukunya “Teori dan Praktik Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa selain adanya pertanggungjawaban terbatas, ada beberapa alasan lain yang dijadikan pertimbangan dalam membuat PT. Pertama, kemudahan untuk melakukan transformasi bisnis. Misalnya suatu perusahaan memiliki aset berupa tanah dan akan dialihkan ke pihak lain. Karena PT terdiri atas saham maka untuk menguasai tanah tadi salah satu caranya adalah dengan membeli saham perusahaan tersebut.

Kedua, alasan perpajakan. Rudhy mengilustrasikan dengan orang yang memiliki tiga bisnis yang berbeda yang ketiganya memberi penghasilan. Kalau penghasilannya dihitung sebagai penghasilan perorangan maka pajak yang harus dibayarkan akan lebih besar dibandingkan bila dia membuat PT yang berbeda untuk ketiga bisnisnya tersebut.

Alasan yang ketiga harus membuat PT karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan usaha tertentu. Misalnya saat ini untuk membuat perusahaan pinjam-meminjam berbasis teknologi maka harus membuat badan usaha berbadan hukum. Dalam hal ini maka pilihannya adalah membuat PT atau membuat koperasi.

Untuk artikel kali ini Easybiz membuat panduan mengenai perbedaan PT dan CV. Di bawah ini poin-poin yang bisa kamu pelajari sebelum memutuskan untuk membuat PT atau membuat CV. Sekarang membuat perusahaan bentuknya PT atau membuat perusahaan bentuknya CV, prosedur dan syaratnya tidak jauh berbeda. Kalau kamu sudah mantap untuk memutuskan membuat PT atau membuat CV di Jakarta untuk bisnis yang kamu jalankan bisa langsung mengakses menghubungi Easybiz.

Berikut 9 perbedaan PT dan CV secara umum yang harus kamu ketahui:

1. Dasar Hukum

ketentuan yang mengatur CV terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sedangkan PT, segala ketentuannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

2. Bentuk Badan Usaha

CV termasuk dalam kategori badan usaha tidak berbadan hukum. Sedangkan PT merupakan badan usaha berbadan hukum, sehingga ada pemisahan harta antara pemilik perusahaan dengan perusahaannya.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

CV memiliki Sekutu Komanditer (Persero Pasif) yaitu pihak yang memasukkan modal untuk CV. Sekutu Komanditer tidak boleh menjadi pengurus, menjadi sekutu komplementer CV dan tidak boleh melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama CV. Selain itu, di dalam CV terdapat juga Sekutu Komplementer (Persero Aktif) atau dikenal juga sebagai sekutu kerja/pengurus yaitu pihak yang mewakili untuk dan atas nama dan mengurus seluruh kepentingan CV.

Sedangkan di dalam PT, ada yang namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar, antara lain pengangkatan/pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan modal dan keputusan lainnya sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar PT. Selain itu, ada juga yang namanya Direksi yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang melakukan pengurusan PT untuk kepentingan PT serta mewakili PT didalam dan diluar pengadilan. Terakhir, terdapat pula Dewan Komisaris yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan PT dan memberikan nasihat kepada Direksi.

4. Tanggung Jawab

Pada CV, tanggung jawab Sekutu Komanditer tidak melebihi modal yang dimasukkannya dalam CV. Namun apabila Sekutu Komanditer juga turut serta melakukan pengurusan CV, tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada nilai modal yang dimasukkan, tapi menjadi sama dengan tanggung jawab Sekutu Komplementer. Sedangkan Sekutu Komplementer bertanggung jawab penuh secara pribadi. Sehingga apabila CV mengalami kerugian, Sekutu Komplementer dapat menanggung kerugian CV termasuk pelunasan utang CV sampai ke harta pribadinya.

Sedangkan di dalam PT, Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki, kecuali:

  • Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

  • Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;

  • Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau

  • Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

Anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT dengan itikad baik. Namun dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Namun, anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

5. Pendiri

CV didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dan Warga Negara Indonesia. Jika pendiri hanya terdiri dari suami istri, agar disediakan perjanjian pra nikah sebagai bukti pemisahan harta. Jika pendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif harus ada izin dari atasan dari instansi tempat bekerja.

Kalau CV hanya bisa didirikan oleh orang, maka untuk PT selain orang, pendirinya bisa badan hukum. Untuk PT minimal ada 2 (dua) pendiri yang bisa terdiri dari orang atau badan hukum, atau kombinasi orang dan badan hukum. Apabila salah satu atau seluruh pihak merupakan pihak asing maka statusnya harus Penanaman Modal Asing (PMA) dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bila pendiri PT adalah orang maka berlaku ketentuan sebagaimana CV. Jadi, sudah jelas kan perbedaan PT dan CV dalam hal siapa yang dapat jadi pendiri?

6. Nama

Perbedaan PT dan CV juga terlihat dalam ketentuan penggunaan nama. Untuk CV, pada umumnya tidak diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai pemberian nama CV sehingga dapat menggunakan nama yang sama dengan perusahaan lain.

Untuk PT yang sahamnya dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia, harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia. Selain itu syarat untuk nama PT adalah sebagai berikut:

  • ditulis dengan huruf latin;

  • belum dipakai secara sah oleh PT lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama PT lain;

  • tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

  • tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;

  • tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;

  • tidak mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;

  • tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Perseroan; dan

  • sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Perseroan.

Dalam hal Nama Perseroan yang diajukan disertai dengan singkatan, penggunaan singkatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas kecuali huruf e. Singkatan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud berupa:

  • singkatan yang terdiri atas huruf depan Nama Perseroan; atau

  • singkatan yang merupakan akronim dari Nama Perseroan

7. Modal

Terdapat perbedaan PT dan CV dalam hal ketentuan mengenai modal. Pada umumnya tidak ada batasan mengenai minimum modal untuk CV, kecuali ditentukan untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Sedangkan dalam PT, modal dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:

  • Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Nilai modal dasar berdasarkan kesepakatan pendiri, kecuali ditentukan secara berbeda untuk bidang usaha tertentu berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

  • Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Modal ditempatkan harus senilai minimum 25% dari Modal Dasar.

  • Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Modal yang disetor harus senilai dengan modal yang ditempatkan (minimum 25% dari Modal Dasar).

8. Bukti Setor Modal

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, pada umumnya dalam pendaftaran CV pada Pengadilan Negeri setempat tidak diperlukan bukti setor modal.

Sedangkan PT, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian PT ditandatangani, wajib menyertakan bukti setor yang sah, yang dapat berupa:

  • fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan jika setoran modal dalam bentuk uang. Namun agar diperhatikan, surat pernyataan modal disetor tersebut hanya dapat diterima pada saat pendirian PT atau pengajuan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selebihnya seperti pada saat melakukan anggaran dasar, wajib disertakan bukti setor yang lain seperti bukti setor dari bank atau neraca PT tahun buku berjalan.

  • Asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak.

  • fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan, Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; atau

  • fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

9. Pengesahan

Perbedaan PT dan CV juga ada dalam hal pengesahan badan usaha. Akta Pendirian CV harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili CV tersebut. Sedangkan PT, Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan melalui Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Rekomendasi:

Untuk pendirian PT dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian PT Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔PT khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Hubungi Sales KamiLihat Layanan Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Badan Usaha
6 Poin Penting Yang Bisa Jadi Pertimbangan Untuk Mendirikan PT Perorangan

PT Perorangan merupakan badan badan usaha yang peruntukannya khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil saja.

27 July 2021Bacaan 5 Menit

Badan Usaha

Indonesia memiliki beragam bentuk badan usaha yang bisa dipilih oleh pelaku usaha untuk menunjang bisnisnya. Mulai dari badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, CV (Persekutuan Komanditer) hingga badan usaha yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi. Di antara badan usaha tersebut, PT dan CV merupakan badan usaha yang paling sering dipilih para pelaku usaha.

28 November 2021Bacaan 4 Menit

Badan Usaha

Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

22 September 2021Bacaan 4 Menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Layanan Pengaduan Konsumen

Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI

📞: 0101-1111-3580

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2022 Easybiz | All Rights Reserved