Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 3 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Badan Usaha > Prosedur dan Syarat Mendirikan CV Berdasarkan Aturan Terbaru
Badan Usaha

Prosedur dan Syarat Mendirikan CV Berdasarkan Aturan Terbaru

Published on 22 September 2021 Bacaan 4 Menit
by Toha

Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Ringkasan:

Prosedur dan syarat mendirikan CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”). Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan yang berkaitan dengan pendirian CV telah mengalami banyak perubahan di antaranya adanya pemeriksaan validitas data pendiri, penanggung jawab, atau Sekutu CV; pengajuan nama CV; kegiatan usaha atau bidang usaha harus menggunakan KBLI terbaru; penggunaan kriteria skala usaha terbaru; penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; dan lain sebagainya. Untuk pendirian CV dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian CV Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔CV khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Hubungi Sales Kami

Beragam bentuk badan usaha yang tersedia di Indonesia, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dapat dipilih oleh para pelaku usaha yang akan mendirikan perusahaan untuk menunjang bisnisnya. Mereka dapat memilih bentuk badan usaha apapun yang sesuai bagi kegiatan bisnisnya, misalnya dari segi permodalan, model bisnis, atau bagaimana cara mereka mengambil keputusan bisnis.

Selain beberapa pertimbangan di atas, tidak menutup kemungkinan pemilihan badan usaha dilakukan berdasarkan kewajiban dari aturan sektor usaha yang dijalani yang mewajibkan menggunakan badan usaha tertentu. Sebagai contoh, untuk kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman Online/Pinjol) aturan sektor usahanya mewajibkan penyelenggaranya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

Saat ini, bentuk badan usaha tergantung dari bentuknya badan hukum atau bukan badan hukum, atau dilihat dari pendirinya perorangan atau lebih dari 1 orang. Jika ditinjau dari status badan hukumnya, badan usaha bukan badan hukum terdiri dari usaha perorangan, persekutuan perdata, firma, dan CV. Sedangkan badan usaha berbadan hukum terdiri dari PT Perorangan, PT persekutuan modal, dan koperasi. Selanjutnya jika ditinjau dari jumlah pendiri, badan usaha yang didirikan oleh 1 orang terdiri dari usaha perorangan dan PT Perorangan. Sedangkan badan usaha yang didirikan oleh lebih dari 1 orang terdiri dari persekutuan perdata, firma, CV, PT persekutuan modal, dan koperasi.

Baca Juga: Pendirian PT di Tahun 2021 Berdasarkan UU Cipta Kerja

Di antara berbagai macam opsi badan usaha yang disebutkan diatas, CV atau persekutuan komanditer menjadi salah satu kendaraan favorit para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Berbeda dengan badan usaha tidak berbadan hukum lainnya, di dalam CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu:

  • Sekutu pengurus atau sekutu komplementer yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam CV. Sekutu ini berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.

  • Sekutu komanditer yang disebut juga sekutu tidak kerja, yang statusnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena pesero komanditer tidak ikut mengurus CV, dia tidak ikut bertindak keluar.

Prosedur dan syarat mendirikan CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”). Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan yang berkaitan dengan pendirian CV telah mengalami banyak perubahan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”).

Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”) dan peraturan pelaksananya turut berpengaruh terhadap prosedur dan syarat mendirikan CV. Nah, buat kamu yang ingin mendirikan CV, mau enggak mau, kamu harus menyesuaikan proses pendiriannya dengan aturan terbaru tersebut, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Validitas Data Pendiri, Penanggung Jawab, atau Sekutu CV

Sejak berlakunya perizinan terintegrasi berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS), sistem perizinan usaha di Indonesia telah saling mengintegrasikan data yang ada di Kementerian/Lembaga terkait. Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperiksa validitasnya melalui sistem, begitu juga Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Jika NIK atau KSWP dari pendiri, penanggung jawab, atau sekutu CV dinyatakan tidak valid, maka proses pendirian dan pengajuan perizinan berusaha CV tersebut akan mengalami hambatan. Jika itu terjadi, maka kamu harus memperbarui dokumen kependudukan atau perpajakan yang ada saat ini agar proses dapat dilanjutkan kembali.

Lalu mengapa data dari dokumen bisa dinyatakan tidak valid? Penyebabnya bermacam-macam, misalnya data yang tertera pada KTP, NPWP, dan KK seseorang tidak sinkron. Ketidaksesuaian ini dapat berupa terdaftar di dua KK yang berbeda, dalam KTP dan NPWP tercantum alamat yang tidak sama, dan lain sebagainya.

Selain itu, penyebab lainnya yang sering terjadi adalah kelalaian wajib pajak untuk melakukan laporan pajaknya selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Permasalahan administrasi seperti ini tentu saja akan menjadi masalah di kemudian hari Ketika orang tersebut akan mendirikan CV dan mengajukan perizinan berusahanya.

2. Pengajuan Nama CV

Prosedur ini mulai diterapkan setelah Permenkumham 17/2018 diberlakukan, dimana kamu harus mengajukan permohonan nama CV kepada Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (“SABU”).

Agar pengajuannya tidak mendapat penolakan dari Menkumham, nama CV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • ditulis dengan huruf latin;

  • belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam SABU;

  • tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

  • tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan

  • tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Tips dari kami, kamu harus mempersiapkan tidak hanya satu nama CV saja, akan tetapi tiga nama CV dengan tiga suku kata untuk dijadikan nama cadangan apabila nama yang kamu inginkan sudah tidak tersedia. Semakin unik nama CV yang kamu siapkan, semakin besar peluangnya untuk bisa kamu gunakan.

3. Kegiatan atau Bidang Usaha Harus Menggunakan KBLI Terbaru

Salah satu hal yang paling penting dalam memahami prosedur dan syarat pendirian CV adalah kamu wajib memakai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru pada maksud dan tujuan yang ada dalam akta pendirian CV. Acuan KBLI terbaru adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No.2/2020). Di Perka BPS No.2/2020 tersebut disebutkan pengelompokkan kegiatan ekonomi ke dalam KBLI sangat penting untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.

Dan yang lebih penting lagi dalam memilih KBLI karena sekarang pemerintah telah menggunakan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berbasiskan risiko maka kode KBLI yang dipilih akan menentukan risiko dari kegiatan usaha yang akan dijalankan. Hal ini diatur di PP No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya risiko akan menentukan apakah kegiatan tersebut memerlukan izin usaha atau tidak.

4. Penggunaan Kriteria Skala Kegiatan Usaha Terbaru

Saat ini kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah mengacu pada PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di situ, kriteria kegiatan usaha diatur berdasarkan modal usaha atau penjualan tahunan.

Termasuk usaha mikro jika memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan usaha menengah ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Untuk kebutuhan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, kriteria yang digunakan sebagai acuan adalah modal usaha. Namun berdasarkan pengalaman Easybiz sampai saat ini untuk kebutuhan pendiirian atau pendaftaran kegiatan usaha masih belum jelas apakah bisa menggunakan modal usaha atau bisa juga dengan penjualan tahunan.

Baca Juga: Bagaimana Ketentuan Modal Mendirikan CV?

5. Penyesuaian Lokasi Usaha dengan RDTR

Implementasi UUCK dan peraturan pelaksananya bertumpu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Oleh karena itu, apabila kamu ingin mendirikan perusahaan berbentuk CV, maka kamu wajib memperhatikan RDTR masing-masing daerah. Hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUCK yang menyatakan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Misalnya bagi kamu yang akan membuat CV di wilayah Jakarta kamu bisa mengecek di Jakarta1. Kamu bisa masukkan alamat yang akan kamu gunakan untuk tempat usaha. Di situ sudah diatur pembagian wilayah sesuai dengan peruntukannya.

Kode yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Jakarta di antaranya adalah K1, K2, K3, K4, C1. Kalau lokasi yang kamu pilih untuk mendirikan CV di Jakarta ternyata bukan berada di kode yang seharusnya maka kamu harus mencari lokasi yang lain. Karena, setelah urusan pendirian CV selesai kamu harus lanjut ke proses perizinan berusaha yang diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS sudah terintegrasi dengan RDTR DKI Jakarta.

Hubungi Easybiz untuk layanan pendirian CV untuk wilayah Jakarta dan seluruh Indonesia. Easybiz memiliki layanan penyewaan Virtual Office dengan harga terjangkau dan fasilitas lengkap yang bisa digunakan untuk syarat lokasi usaha untuk CV.

6. Pendaftaran Pendirian CV

Sebelumnya, di Pasal 23 KUHD memberikan kewajiban bagi CV untuk mendaftarkan akta pendiriannya di Pengadilan Negeri setempat. Namun, setelah terbitnya Permenkumham 17/2018 ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Sekarang, pendaftaran pendirian CV diajukan melalui SABU yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Nantinya kamu akan diminta untuk mengisi Format Pendaftaran yang juga dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa pernyataan dari pemohon serta akta pendirian CV. Setelah permohonan diterima, Menkumham akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

7. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Setelah PP No.5/2021 berlaku, sistem OSS menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Masing-masing risiko memiliki Perizinan Berusaha yang berbeda, yaitu:

  • Tingkat risiko rendah: Perizinan Berusaha yang digunakan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB)

  • Tingkat risiko menengah rendah: Perizinan Berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha

  • Tingkat risiko menengah tinggi: Perizinan Berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing

  • Tingkat risiko tinggi: Perizinan Berusaha yang digunakan adalah NIB dan Izin

Penentuan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha dengan jenis perizinan berusaha yang digunakan mengacu pada kode KBLI yang telah dibahas di poin sebelumnya. Oleh karena itu pastikan kode KBLI yang kamu pilih dan yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Pendirian CV sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Karena jika tidak sesuai kamu akan diarahkan ke risiko yang tidak sesuai pula, sehingga akan mendapatkan Perizinan Berusaha yang tidak sinkron dengan kebutuhan kegiatan usaha CV.

Rekomendasi:

Untuk pendirian CV dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian CV Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔CV khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Hubungi Sales KamiLihat Paket Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Perizinan Berusaha
Cara Mendapatkan NIB dan Izin Usaha di OSS dengan Mudah

Banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Salah satunya adalah perubahan konsep perizinan berusaha, dari yang sebelumnya berbasis pemenuhan komitmen menjadi perizinan berusaha berbasis risiko.

18 December 2019Bacaan 6 Menit

Badan Usaha

PT Perorangan merupakan salah satu jenis PT yang dapat dijadikan kendaraan bagi kegiatan bisnis yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

07 March 2021Bacaan 7 Menit

Badan Usaha

PT Perorangan merupakan badan badan usaha yang peruntukannya khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil saja.

27 July 2021Bacaan 5 Menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Layanan Pengaduan Konsumen

Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI

📞: 0101-1111-3580

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2022 Easybiz | All Rights Reserved