Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 3 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Badan Usaha > Prosedur Mendirikan CV Yang Harus Anda Ketahui
Badan Usaha

Prosedur Mendirikan CV Yang Harus Anda Ketahui

Published on 25 December 2018 Bacaan 6 Menit
by Leo

Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Ringkasan:

Prosedur dan syarat mendirikan CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”). Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan yang berkaitan dengan pendirian CV telah mengalami banyak perubahan di antaranya adanya pemeriksaan validitas data pendiri, penanggung jawab, atau Sekutu CV; pengajuan nama CV; kegiatan usaha atau bidang usaha harus menggunakan KBLI terbaru; penggunaan kriteria skala usaha terbaru; penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; dan lain sebagainya. Untuk pendirian CV dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian CV Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔CV khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Lihat Layanan Pendirian CV

Artikel prosedur mendirikan CV ini diperbaharui pada tanggal 25 Februari 2022

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”) dan peraturan pelaksananya turut berpengaruh terhadap prosedur mendirikan CV. Nah, buat kamu yang ingin mendirikan CV, mau enggak mau, kamu harus menyesuaikan proses pendiriannya dengan aturan terbaru tersebut, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Validitas Data Pendiri, Penanggung Jawab, atau Sekutu CV

Sejak berlakunya perizinan terintegrasi berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS), sistem perizinan usaha di Indonesia telah saling mengintegrasikan data yang ada di Kementerian/Lembaga terkait. Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperiksa validitasnya melalui sistem, begitu juga Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Jika NIK atau KSWP dari pendiri, penanggung jawab, atau sekutu CV dinyatakan tidak valid, maka proses pendirian dan pengajuan perizinan berusaha CV tersebut akan mengalami hambatan. Jika itu terjadi, maka kamu harus memperbarui dokumen kependudukan atau perpajakan yang ada saat ini agar proses dapat dilanjutkan kembali.

Lalu mengapa data dari dokumen bisa dinyatakan tidak valid? Penyebabnya bermacam-macam, misalnya data yang tertera pada KTP, NPWP, dan KK seseorang tidak sinkron. Ketidaksesuaian ini dapat berupa terdaftar di dua KK yang berbeda, dalam KTP dan NPWP tercantum alamat yang tidak sama, dan lain sebagainya.

Selain itu, penyebab lainnya yang sering terjadi adalah kelalaian wajib pajak untuk melakukan laporan pajaknya selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Permasalahan administrasi seperti ini tentu saja akan menjadi masalah di kemudian hari Ketika orang tersebut akan mendirikan CV dan mengajukan perizinan berusahanya.

2. Pengajuan Nama CV

Prosedur ini mulai diterapkan setelah Permenkumham 17/2018 diberlakukan, dimana kamu harus mengajukan permohonan nama CV kepada Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (“SABU”).

Agar pengajuannya tidak mendapat penolakan dari Menkumham, nama CV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • ditulis dengan huruf latin;

  • belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam SABU;

  • tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

  • tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan

  • tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Tips dari kami, kamu harus mempersiapkan tidak hanya satu nama CV saja, akan tetapi tiga nama CV dengan tiga suku kata untuk dijadikan nama cadangan apabila nama yang kamu inginkan sudah tidak tersedia. Semakin unik nama CV yang kamu siapkan, semakin besar peluangnya untuk bisa kamu gunakan.

3. Kegiatan atau Bidang Usaha Harus Menggunakan KBLI Terbaru

Salah satu hal yang paling penting dalam memahami prosedur mendirikan CV adalah kamu wajib memakai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru pada maksud dan tujuan yang ada dalam akta pendirian CV. Acuan KBLI terbaru adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No.2/2020). Di Perka BPS No.2/2020 tersebut disebutkan pengelompokkan kegiatan ekonomi ke dalam KBLI sangat penting untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.

Dan yang lebih penting lagi dalam memilih KBLI karena sekarang pemerintah telah menggunakan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berbasiskan risiko maka kode KBLI yang dipilih akan menentukan risiko dari kegiatan usaha yang akan dijalankan. Hal ini diatur di PP No.5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya risiko akan menentukan apakah kegiatan tersebut memerlukan izin usaha atau tidak.

4. Penggunaan Kriteria Skala Kegiatan Usaha Terbaru

Saat ini kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah mengacu pada PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di situ, kriteria kegiatan usaha diatur berdasarkan modal usaha atau penjualan tahunan. Namun, untuk kebutuhan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, kriteria yang digunakan sebagai acuan adalah modal usaha

Termasuk usaha mikro jika memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan usaha menengah ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

5. Penyesuaian Lokasi Usaha dengan RDTR

Implementasi UUCK dan peraturan pelaksananya bertumpu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Oleh karena itu, apabila kamu ingin mendirikan perusahaan berbentuk CV, maka kamu wajib memperhatikan RDTR masing-masing daerah. Hal ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUCK yang menyatakan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Misalnya bagi kamu yang akan membuat CV di wilayah Jakarta kamu bisa mengecek di Jakarta1. Kamu bisa masukkan alamat yang akan kamu gunakan untuk tempat usaha. Di situ sudah diatur pembagian wilayah sesuai dengan peruntukannya.

Kode yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Jakarta di antaranya adalah K1, K2, K3, K4, C1. Kalau lokasi yang kamu pilih untuk mendirikan CV di Jakarta ternyata bukan berada di kode yang seharusnya maka kamu harus mencari lokasi yang lain. Karena, setelah urusan pendirian CV selesai kamu harus lanjut ke proses perizinan berusaha yang diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS sudah terintegrasi dengan RDTR DKI Jakarta.

Hubungi Easybiz untuk layanan pendirian CV untuk wilayah Jakarta dan seluruh Indonesia. Easybiz memiliki layanan penyewaan Virtual Office dengan harga terjangkau dan fasilitas lengkap yang bisa digunakan untuk syarat lokasi usaha untuk CV.

6. Pendaftaran Pendirian CV

Sebelumnya, di Pasal 23 KUHD memberikan kewajiban bagi CV untuk mendaftarkan akta pendiriannya di Pengadilan Negeri setempat. Namun, setelah terbitnya Permenkumham 17/2018 ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Sekarang, pendaftaran pendirian CV diajukan melalui SABU yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Nantinya kamu akan diminta untuk mengisi Format Pendaftaran yang juga dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa pernyataan dari pemohon serta akta pendirian CV. Setelah permohonan diterima, Menkumham akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

7. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)

Setelah PP No.5/2021 berlaku, sistem OSS menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau biasa disebut sistem OSS RBA yang dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Masing-masing risiko memiliki Perizinan Berusaha yang berbeda, yaitu:

  • Tingkat risiko rendah: Perizinan Berusaha yang digunakan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB)

  • Tingkat risiko menengah rendah: Perizinan Berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha

  • Tingkat risiko menengah tinggi: Perizinan Berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing

  • Tingkat risiko tinggi: Perizinan Berusaha yang digunakan adalah NIB dan Izin

Pada sistem OSS RBA, penentuan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha dengan jenis perizinan berusaha yang digunakan mengacu pada kode KBLI yang telah dibahas di poin sebelumnya. Oleh karena itu pastikan kode KBLI yang kamu pilih dan yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Pendirian CV sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Karena jika tidak sesuai kamu akan diarahkan ke risiko yang tidak sesuai pula, sehingga akan mendapatkan Perizinan Berusaha yang tidak sinkron dengan kebutuhan kegiatan usaha CV.

 

Artikel ini diupdate pada 26 Desember 2018:

Menindaklanjuti PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS), pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”). Beberapa poin penting berkaitan dengan Permenkumham yang berpengaruh terhadap prosedur mendirikan CV adalah sebagai berikut:

Pendaftaran

Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Pemakaian Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata

Pasal 5 Permenkumham 17/2018 menyebutkan bahwa pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam sistem SABU.

Ketentuan peralihan

Permenkumham 17/2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, CV, Firma, dan persekutuan perdata yang telah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai peraturan ini. Pencatatan pendaftaran ini diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di SABU.

 

Artikel Sebelumnya:

Kesadaran untuk membuat badan usaha bagi sebuah bisnis perlahan-lahan mulai tumbuh. Di sebuah acara yang diadakan di komunitas internet di Jakarta, seorang Bapak yang bisnisnya membersihkan dan menjual AC menanyakan ke kami, apakah harus membuat CV (persekutuan komanditer) atau PT untuk kelancaran bisnisnya.

Setelah mendengarkan penjelasan tim Easybiz mengenai kelebihan dan kekurangan mendirikan PT dan mendirikan CV, kelihatannya dia lebih tertarik dengan yang terakhir. Mendirikan CV di Jakarta sebenarnya bukanlah perkara yang sulit. Berbeda dengan pendirian PT yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, pendirian CV relatif lebih mudah. Biaya pendirian CV di Jakarta juga hanya Rp5 jutaan, lebih murah ketimbang biaya pendirian PT.

Prosedur mendirikan CV diatur pada Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD). Prosedur Mendirikan CV tidak rumit kalau anda paham prosesnya. Intinya, setiap orang yang hendak mendirikan CV, dibuat dalam Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.

Selanjutnya, karena memiliki kesamaaan dengan pendirian firma, maka tahap-tahap pendirian CV adalah pertama, mempersiapkan ikhtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV, yang meliputi:

  • Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para pendiri;

  • Penetapan nama CV;

  • Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus (maksud dan tujuan);

  • Nama sekutu yang berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;

  • Saat mulai dan berlakunya CV;

  • Klausula-klausula  penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;

  • Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;

  • Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;

  • Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

Kedua, mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian CV atau ikhtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD). CV tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

Ketiga, para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD). Nggak ribet kan mendirikan CV?

Sebagai tambahan, apabila pendiri CV dalam menjalankan usahanya berencana untuk ikut serta dalam suatu lelang atau tender yang diadakan oleh instansi pemerintahan atau instansi lainnya, maka harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen legalitas lainnya, yaitu berupa :

  • Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

  • Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi KADIN (jika diperlukan); dan

  • Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (jika diperlukan).

Rekomendasi:

Untuk pendirian CV dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian CV Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔CV khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Hubungi Sales KamiLihat Layanan Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Badan Usaha
Prosedur dan Persyaratan Pembuatan CV Berdasarkan Aturan Terbaru

Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

22 September 2021Bacaan 4 Menit

Badan Usaha

Indonesia memiliki beragam bentuk badan usaha yang bisa dipilih oleh pelaku usaha untuk menunjang bisnisnya. Mulai dari badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, CV (Persekutuan Komanditer) hingga badan usaha yang berbadan hukum seperti PT dan Koperasi. Di antara badan usaha tersebut, PT dan CV merupakan badan usaha yang paling sering dipilih para pelaku usaha.

28 November 2021Bacaan 4 Menit

Badan Usaha

Untuk memenuhi kebutuhan dan strategi bisnisnya, pelaku usaha dapat mendirikan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV).

03 November 2021Bacaan 2 Menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Layanan Pengaduan Konsumen

Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI

📞: 0101-1111-3580

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2022 Easybiz | All Rights Reserved