LKPM
Webinar Memahami Tata Cara dan Teknis Pengisian LKPM
July 7, 2020
perizinan usaha
Begini Terobosan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Mengurusi Perizinan Usaha Selama Pandemi
July 20, 2020
Show all

5 Hal Yang Harus Kamu Perhatikan Bila Izin Usaha Perdagangan OSS Kamu Belum Berlaku Efektif

Izin Usaha Perdagangan

Kegiatan perdagangan berupa transaksi barang ataupun jasa merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan melalui jual-beli, sewa beli, maupun sewa menyewa. Sebagai pelaku usaha perdagangan, baik yang berbentuk perseorangan maupun berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum, kamu wajib mengantongi izin di bidang perdagangan dalam hal ini adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Sejak berlakunya PP 24/2018 (“PP tentang OSS”), proses pengajuan perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan total. Apabila sebelumnya pengajuan izin usaha perdagangan—sebelumnya dikenal dengan SIUP– dilakukan secara manual dengan segala berkas-berkas yang dibutuhkan, maka sejak hadirnya sistem OSS proses pengajuannya menjadi lebih sederhana. Selain karena dilakukan secara elektronik, OSS sekarang merupakan satu-satunya gerbang pengajuan izin usaha.

Pengajuan izin usaha melalui dimulai dari proses pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk perusahaan non-perorangan seperti yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) harus memasukan nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran ditambah dengan data lainnya (Pasal 22 PP tentang OSS). Selanjutnya, Pasal 84 dan Pasal 85 PP tentang OSS mengatur mengenai persyaratan dan penahapan untuk memperoleh izin usaha dan komersial. Dan baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM No.1/2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.8/2020 untuk memperjelas persyaratan dan penahapan izin usaha sektor perdagangan. Dari dua peraturan ini diharapkan pelaku usaha dapat memahami alur proses pengajuan izin usaha perdagangan melalui OSS dan mengapa ada izin usaha yang langsung berlaku efektif dan belum berlaku efektif. Jadi, apa saja kemungkinkan dan apa yang harus diperhatikan bila izin usaha yang diproses OSS berstatus “belum berlaku efektif”?

 

  1. Pastikan Tipe Proses Bisnis Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Yang Kamu Ajukan

Kamu wajib melakukan pemenuhan komitmen agar izin usaha yang telah diajukan berlaku efektif. Akan tetapi perlu kamu ketahui, berdasarkan Perka BKPM No.1/2020 dan Permendag No.8/2020 proses bisnis pemenuhan komitmen terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yang mana masing-masing tipe memiliki tata cara dan persyaratan yang berbeda agar izin usaha dapat berlaku efektif. Jadi, kenali terlebih dahulu tipe proses bisnis pemenuhan komitmen izin usaha yang diajukan berdasarkan Kode KBLI yang kamu gunakan. Berikut adalah tabel tipe proses bisnis pemenuhan komitmen:

Tipe Proses Bisnis Model Penerbitan Keterangan
Tipe 1 Izin Usaha tanpa pemenuhan Komitmen –          tidak ada persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.

–          berlaku efektif sejak perizinan prasarana terpenuhi. Apabila tidak butuh komitmen perizinan prasarana, maka izin usaha yang diterbitkan OSS langsung berlaku efektif.

Tipe 2 Izin Usaha dengan persyaratan teknis –          Hasil evaluasi disampaikan SIPERDAG atau DPMPTSP dengan melakukan notifikasi ke sistem OSS paling lama 2 (dua) Hari.

–          Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif berdasarkan notifikasi persetujuan.

Tipe 3 Izin Usaha dengan persyaratan biaya –          Pemenuhan komitmen berupa pembayaran PNBP atau PAD
Tipe 4 Izin Usaha dengan persyaratan teknis dan biaya –          Kombinasi antara Tipe 2 dan Tipe 3

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan No.8/2020

Artinya, kalau KBLI yang kamu pilih untuk izin usaha masuk ke tipe 2,3, atau 4 maka kamu harus melakukan pemenuhan komitmen terlebih dahulu.

 

  1. Pastikan Perizinan Prasarana Sudah Terpenuhi

Salah satu alasan izin usaha yang kamu ajukan melalui OSS belum berlaku efektif adalah tidak dipenuhinya komitmen yang berhubungan dengan perizinan prasarana yang dibutuhkan. Perizinan tersebut terdiri dari Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB.

Kamu perlu memperhatikan proses pengisian di OSS terkait status “bukan sewa” atau “sewa” terkait lahan yang digunakan sebagai lokasi usaha. Sebab, hal tersebut akan berimplikasi pada perlu atau tidaknya “pemenuhan komitmen” yang harus kamu selesaikan. Kalau kamu paham proses pengisiannya, maka kamu bisa menghindari “komitmen” yang tidak perlu yang mungkin timbul karena keliru saat pengisian di OSS.

Baca Juga: Cara Mendapatkan NIB dan Izin Usaha dengan Mudah di OSS

Selain itu, jika lokasi yang dijadikan tempat usaha sudah memiliki perizinan prasarana yang dibutuhkan maka kamu tidak perlu repot mengurusnya ataupun membuat komitmen di sistem OSS, karena kamu cukup upload file izin yang dibutuhkan tersebut ke dalam sistem OSS.

 

  1. Untuk wilayah Jakarta, pastikan Kode KBLI 2017 Yang Kamu Pakai Termasuk Dalam Kode KBLI Kepdis 20/2020

DPMPTSP DKI Jakarta pada 12 Februari 2020 telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Pada Perizinan Bidang Perdagangan (“Kepdis 20/2020”). Bagi pelaku usaha yang domisili perusahaannya berada di wilayah DKI Jakarta, implikasi dari terbitnya aturan tersebut adalah izin usaha perdagangan yang diproses melalui OSS akan berstatus belum berlaku efektif apabila Kode KBLI yang digunakan tidak ada dalam daftar Kepdis 20/2020. Sehingga khusus untuk wilayah Jakarta, untuk mencegah status izin usaha perdagangan belum berlaku efektif, pastikan Kode KBLI 2017 yang dicantumkan di anggaran dasar perusahaan sudah sesuai dengan Kode KBLI yang tersedia dalam Kepdis 20/2020.

 

  1. Pastikan Domisili Perusahaan Telah Sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi

Sebelum memproses pengajuan izin usaha melalui OSS kamu harus mencantumkan alamat perusahaan dengan lengkap dan jelas. Ini diperlukan agar titik koordinat pada sistem OSS yang menunjuk alamat tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rancangan Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Berdasarkan pengalaman Easybiz, jika alamat yang digunakan sebagai domisili perusahaan tidak sesuai dengan zonasi peruntukannya, maka izin usaha yang diajukan tidak akan berlaku efektif. Untuk wilayah DKI Jakarta, ketentuan mengenai Rancangan Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi mengacu pada Perda DKI No. 1/2014.

 

  1. Untuk Wilayah Jakarta, Ada Proses Review Terhadap Izin Usaha Oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Hal terakhir yang perlu kamu perhatikan adalah untuk perusahaan yang domisili usahanya berada di wilayah DKI Jakarta, izin usaha perdagangan yang diajukan akan melalui proses review terlebih dahulu di PTSP, sehingga dalam masa tunggu tersebut status yang muncul di lembar izin usaha perdagangan adalah “belum berlaku efektif”. Agar berlaku efektif, kamu dapat mengkonfirmasi progress perubahan status izin usaha perdagangan melalui PTSP dimana perusahaan kamu berada.

 

Jika mengalami kesulitan untuk mengurus pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, hubungi Jodi Easybiz di 0812 9966 7071 untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.

Comments are closed.

//]]>