Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 2 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Badan Usaha > Pendirian PT di Tahun 2021 berdasarkan UU Cipta Kerja
Badan Usaha

Pendirian PT di Tahun 2021 berdasarkan UU Cipta Kerja

Published on 31 Desember 2020 Bacaan 5 Menit
by Toha

Prosedur dan syarat terbaru pendirian PT di tahun 2021 dipermudah untuk memberbaiki ekosistem investasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; serta kemudahan berusaha pada umumnya. Apa saja poin-poin penting yang wajib kamu ketahui?

Ringkasan:

Penyederhanaan prosedur dan syarat pendirian PT kembali dilakukan, dan kali ini payungnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Melalui aturan ini, terdapat beberapa perubahan yang berhubungan dengan prosedur dan syarat pendirian PT yang terbaru. Untuk pendirian PT dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian PT Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔PT khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Hubungi Sales Kami

Di beberapa tahun terakhir Pemerintah Indonesia konsisten melakukan pembenahan secara bertahap terhadap proses kemudahan berusaha. Salah satu inisiatifnya adalah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) di Tahun 2018, yang berfungsi sebagai satu-satunya gerbang pengajuan izin usaha. Melalui platform OSS kita dikenalkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang harus dimiliki seluruh pelaku usaha apapun bentuknya usahanya termasuk Perseroan Terbatas (PT). Selain dibutuhkan saat mengajukan izin usaha di OSS, NIB yang didapatkan berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan. Dengan begitu, segera setelah proses pendirian PT selesai, agar dapat beroperasi mencari cuan, maka kamu tinggal mengajukan NIB dan izin usaha untuk PT tersebut secara elektronik melalui OSS. Semua itu dilakukan tanpa bolak-balik menuju lebih dari satu instansi dengan membawa setumpuk dokumen. Prosedur di OSS ini dinilai menyingkat waktu dan proses pendirian PT. Sejak diluncurkan, OSS telah melakukan berbagai penyempurnaan untuk mempermudah dan memperjelas proses mendapatkan izin usaha. Yang terbaru adalah penyempurnaan dari OSS 1.0 ke OSS 1.1. Lalu, bagaimana dengan prosedur dan syarat pendirian PT terbaru di tahun 2021? Penyederhanaan prosedur dan syarat pendirian PT kembali dilakukan, dan kali ini payungnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Melalui aturan ini, terdapat beberapa perubahan yang berhubungan dengan prosedur dan syarat pendirian PT yang terbaru, dan berikut poin-poin pentingnya:

PT Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pendirian PT untuk UMK)

Sebelumnya, di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau bagi PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.Seiring berjalannya waktu, melalui UU Cipta Kerja, definisi PT diubah menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal 2 orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.Dengan begitu, kamu dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu, berbeda dengan PT pada umumnya, proses pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup menggunakan surat pernyataan pendirian yang menggunakan bahasa Indonesia.

Cara Memperoleh Status Badan Hukum PT

Mendirikan PT dimulai melalui pembuatan akta pendirian yang isinya memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Memiliki akta pendirian bukan berarti PT telah mendapatkan status badan hukum. Jika sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum pada tanggal terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengenai pengesahan badan hukum PT. Maka setelah adanya UU Cipta Kerja, PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Besaran Minimal Modal Dasar PT

Salah satu isu penting dalam pendirian PT adalah jumlah modal. UUPT mewajibkan jumlah modal dasar untuk mendirikan PT minimal sejumlah Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Kewajiban ini dinilai masih terasa berat bagi sebagian kalangan pelaku usaha yang akan mendirikan PT untuk menunjang kegiatan usahanya.Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, UU Cipta kerja menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan menghapus aturan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Semakin fleksibelnya ketentuan modal pendirian PT membawa angin segar bagi pelaku usaha yang terkendala batasan minimal ketika akan mendirikan PT.

Mencabut Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

UU No.3 Tahun 1982 mewajibkan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Indonesia untuk didaftarkan ke dalam Daftar Perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan adalah PT.Seperti yang dipaparkan di atas, sejak adanya OSS kita mengenal produk legalitas usaha berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan berlaku sebagai TDP. Sebelum OSS, TDP adalah salah satu legalitas perusahaan yang wajib dimiliki badan usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mencabut aturan pendaftaran perusahaan maka dokumen TDP sudah tinggal sejarah karena sudah ada NIB yang dikeluarkan oleh OSS. Jadi, kalau sekarang masih ada institusi, lembaga yang meminta persyaratan TDP artinya mereka belum baca Undang-Undang Cipta Kerja.

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

UU Cipta Kerja merombak total konsep perizinan berusaha yang ada selama ini. Di dalam ketentuannya, penerapan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Itu semua diperoleh dengan melakukan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Sehingga jenis izin usaha—perlu tidaknya izin usaha—ditentukan oleh tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan dengan 4 kategori:

No Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Yang Diperlukan
1 Berisiko Rendah o   NIB
2 Berisiko Menengah Rendah o   NIB
o   Pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
3 Berisiko Menengah Tinggi o   NIB
o   Sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha.
4 Berisiko Tinggi o   NIB
o   Izin
Dengan ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja ini maka tidak semua kegiatan usaha memerlukan izin. Detail kegiatan usaha berbasiskan risiko berdasarkan 4 kategori tersebut ini akan diatur lebih lanjut pada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Izin lingkungan merupakan salah satu komitmen prasarana dasar untuk mendapatkan izin usaha di OSS. Izin ini terdiri dari dokumen Amdal dan UKL-UPL. Akan tetapi, di PP tentang OSS, dokumen tersebut tidak wajib dimiliki pelaku usaha apabila:

  • lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau

  • usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.

Apabila kegiatan usaha kamu tergolong mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kamu cukup membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).Selanjutnya, gubernur atau walikota/bupati memiliki kewenangan untuk menentukan jenis kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan/atau kegiatan yang wajib dan tidak wajib memiliki UKL-UPL berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Ketentuan di atas mengalami sedikit perubahan pada UU Cipta Kerja. Aturan terbaru ini menyatakan jika usaha dan/atau kegiatanmu tidak wajib memiliki UKL-UPL, maka kamu wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam NIB. Nah, di prosedur dan syarat pendirian PT terbaru di tahun 2021, penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki SPPL dibebankan pada kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.Untuk bisa berjalan dengan efektif dan jelas, 6 poin yang Easybiz paparkan diatas masih menunggu sejumlah peraturan pelaksana baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Rekomendasi:

Untuk pendirian PT dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian PT Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔PT khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Hubungi Sales KamiLihat Paket Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Badan Usaha
6 Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Membuat PT Perorangan atau PT untuk UMK

Membuat PT Perorangan bisa menjadi opsi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mewadahi bisnisnya. Pendirian PT Perorangan atau PT untuk usaha mikro dan kecil memiliki prosedur yang lebih sederhana jika dibandingkan PT biasa.

09 Mei 2021Bacaan 10 Menit

Badan Usaha

PT Perorangan merupakan salah satu jenis PT yang dapat dijadikan kendaraan bagi kegiatan bisnis yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

07 Maret 2021Bacaan 7 Menit

Badan Usaha

Modal merupakan aspek paling krusial dalam memulai usaha, terlebih bagi mereka yang baru merintis usaha dengan skala mikro dan kecil. Maka, melalui artikel ini kami akan membahas mengenai ketentuan modal pendirian perseroan terbatas (“PT”) khusus untuk usaha mikro dan kecil.

30 Maret 2021Bacaan 5 Menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2021 Easybiz | All Rights Reserved