Perusahaan di Indonesia yang ingin memakai tenaga kerja asing di 2019 masih memungkinkan. Hanya saja, untuk memuluskan rencana tersebut sebaiknya setiap entitas mengetahui dengan baik aturan mainnya.

Dalam menjalankan bisnis, penggunaan tenaga kerja asing (“TKA”) bukan sesuatu yang haram asal sesuai dengan aturan main yang berlaku. Sebagaimana kita tahu, pada beberapa bidang memang kita masih memerlukan keahlian dari para TKA. Pada 2018 lalu, secara keseluruhan jumlah TKA yang didatangkanke Indonesia ada 95.335 orang.

Dari jumlah di atas, terdapat tenaga asing profesional berjumlah 30.626 orang, untuk tingkat manajer sebanyak 21.237 orang, dan mereka yang berkedudukan sebagai adviser atau konsultan atau sebagai direksi berjumlah 30.708 orang. Melihat data-data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja asing yang boleh direkrut adalah yang berada di level tenaga profesional, bukan buruh kasar tanpa keahlian. (Kompas.com, Januari 2019)

Jika dikomparasikan dengan total penduduk Indonesia yang jumlahnya 268.829 juta jiwa, jumlah TKA tahun lalu jumlahnya 0,04% dari total penduduk Indonesia. Sebagai bahan perbandingan, jumlah TKA di Malaysia mencapai 3,2 juta pekerja atau sekitar 10,04% dari total penduduk negara Upin Ipin tersebut. Demikian juga jika dibandingkan dengan jumlah TKA di Singapura yang mencapai 1,13 juta pekerja atau 19,36% dari total penduduk.  Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah TKA di Uni Emirat Arab yang mencapai 8,4 juta pekerja  atau 87% dari total penduduk (Katadata, April 2019). Hanya saja memang kita harus jeli melihat perbedaan kebutuhan dan karakteristik TKA di setiap negara.

Begini Regulasi Pengurusan Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di 2019

Aturan terbaru yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing di 2019 di Indonesia ini adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres No,20/2018”). Adapun yang dimaksud Tenaga Kerja Asing  di peraturan ini adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Perpres 20/2018). Definisi ini sejalan dengan Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”).

Untuk mengawal proses pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker No.10/2018”). Aturan terbaru ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya yaitu Permenaker No.16 Tahun 2015 dan Permenaker No.35 Tahun 2015. Aturan di Permenaker No.10/2008 dinilai lebih memudahkan pemberian izin kepada TKA daripada aturan sebelumnya.

  1. Syarat Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di 2019

Dalam Perpres No. 20/2018 maupun Permenaker No. 10/2018, pemberi kerja kepada TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun badan pemberi kerja bisa berbentuk antara lain di bawah ini:

  1. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
  4. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), atau yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  5. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
  6. usaha jasa impresariat; dan
  7. badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.

Jika melihat pemberi kerja yang tercantum dalam aturan tersebut, mungkin usaha jasa impresariat yang masih belum familiar di telinga. Dalam Permenaker 10/2018 di atas, usaha jasa impresariat didefinisikan sebagai kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan pengisi acara di bidang seni dan olahraga yang bersifat sementara.

Agar rencana  untuk mendatangkan tenaga kerja asing di 2019 berjalan lancar, ada beberapa syarat yang wajib dimiliki oleh pemberi kerja, antara lain:

  1. memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
  2. membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
  4. mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
  5. menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
  6. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan
  7. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.

Jika syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, jangan harap sebuah perusahaan atau entitas bisnis bisa memperkerjakan tenaga asing. Jikapun bisa, maka dipastikan status TKA tersebut ilegal alias melanggar hukum.

Adapun proses perizinan penggunaan TKA di 2019 dapat dilakukan secara online. Proses permohonan RPTKA melalui beberapa tahap antara lain:

  1. Pemohon melakukan registrasi untuk memperoleh antrian online RPTKA
  2. Mengisi form dokumen RPTKA
  3. Mengunggah dokumen RPTKA
  4. Kemenaker melakukan verifikasi RPTKA dan penjadwalan ekspose.
  5. Penyampaian pengesahan RPTKA 2 hari kerja sejak syarat lengkap.
  6. Pemegang RPTKA sah

Untuk mendapatkan RPTKA, pemberi kerja TKA di 2019 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui sistem online dengan 2 cara yaitu:

  1. melakukan pengisian beberapa data di bawah ini:
  • identitas pemberi kerja TKA;
  • jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
  • rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun;
  • rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;
  • data Tenaga Kerja Pendamping; dan
  • alasan penggunaan TKA.

2. pemohon juga harus mengunggah beberapa dokumen berikut:

  • rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;
  • bagan struktur organisasi;
  • surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping;
  • surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
  • surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKA dalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak.

Pada kondisi dimana pekerjaan bersifat darurat dan mendesak adalah pekerjaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan antara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huruhara/ unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum, maka pemberi kerja bisa mengajukan RPTKA darurat.

Permohonan RPTKA yang bersifat darurat tersebut dapat dilakukan paling lambat 2 hari setelah TKA dipekerjakan di Indonesia. Proses penerbitan RPTKA tersebut oleh kementerian bisa dilakukan dalam waktu 1 hari, dengan masa berlaku RPTKA paling lama 1 bulan dan tidak dapat diperpanjang.

  1. Syarat TKA Bisa Bekerja di Indonesia

Meski banyak kalangan yang mengatakan bahwa pemerintah cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing di 2019, tapi dalam praktiknya aturan yang berlaku tetap harus dipatuhi dan cenderung ketat. Tidak mudah untuk memenuhi syarat agar tenaga kerja asing bisa bekerja di Indonesia dengan mudah. Adapun syarat yang wajib dipenuhi oleh TKA berdasarkan UU No.13/2003 antara lain:

  1. memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
  2. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
  3. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  5. memiliki Itas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Adapun yang dimaksud Itas alias Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja.

Selain syarat di atas, TKA juga tidak bisa sembarangan menduduki posisi pekerjaan di Indonesia. Sebab, amanah undang-undang mewajibkan bahwa setiap pemberi kerja tenaga kerja asing di 2019 wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Itulah mengapa TKA kemudian dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu.

Berikut jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, yaitu:

  • Direktur Personalia
  • Manajer Hubungan Industrial
  • Manajer Personalia
  • Supervisor Pengembangan Personalia
  • Supervisor Perekrutan Personalia
  • Supervisor Penempatan Personalia
  • Supervisor Pembina Karir Pegawai
  • Penata Usaha Personalia
  • Kepala Eksekutif Kantor
  • Ahli Pengembangan Personalia dan Karir
  • Spesialis Personalia
  • Penasehat Karir
  • Penasehat Karir
  • Penasehat Tenaga Kerja
  • Pembimbing dan Konseling Jabatan
  • Perantara Tenaga Kerja
  • Pengadministrasi Pelatihan Pegawai
  • Pewawancara Pegawai
  • Analis Jabatan
  • Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai
  1. Sanksi Bagi Para Pelanggar

Makin mudahnya pengurusan tenaga kerja asing di 2019 seharusnya membuat perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing bisa memenuhi aneka persyaratan di atas. Sebab jika tetap mengabaikannya, maka ada beberapa sanksi yang bisa diterima. Dalam Permennaker No. 10 Tahun 2018, sanksi yang diterapkan ada 4 jenis yaitu:

  1. Penundaan pelayanan; yang dlakukan jika pemberi kerja TKA tidak mengikutsertakan TKA dalam program asuransi, jaminan sosial nasional, tidak melaporkan penggunaan TKA dan pendidikan pelatihan tenaga kerja pendamping.
  2. Penghentian sementara proses perizinan TKA; diberikan jika TKA tidak memiliki RPTKA yang telah disahkan menteri/pejabat yang ditunjuk, tidak menunjuk tenaga kerja pendamping, tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping, tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping.
  3. Pencabutan Notifikasi; diberikan apabila mempekerjakan TKA pada jabatan yang dilarang diisi oleh TKA, tidak membayar DKP-TKA.
  4. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana sanksi diberikan tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Semakin fatal pelanggaran yang dilakukan, semakin berat sanksi yang diterima baik oleh pemberi kerja maupun TKA. Misalnya saja jika tanpa izin sesuai undang-undang, maka TKA tersebut bisa dideportasi alias dipulangkan ke negara asalnya.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran di atas, pemerintah sendiri melakukan pengawasan. Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

  • Preventif Edukatif merupakan upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma, penasihatan teknis dan pendampingan.
  • Represif Non-Yustisia merupakan upaya paksa di luar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Represif Yustisia merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku penyidik pegawai negeri sipil.
  • Melihat persyaratan untuk memperkerjakan tenaga kerja asing di 2019, sudah tak ada alasan bagi pemberi kerja untuk tidak memenuhinya. Selain mudah secara aturan perundang-undangan, kemudahan juga bisa dilihat dari sisi proses yang banyak menggunakan sistem online. Jadi, bagi perusahaan yang ingin melakukan pengurusan persyaratan TKA, jangan ragu melakukannya agar bisnis jadi mudah.

Masih bingung mengenai pengurusan TKA untuk perusahaan Anda? Yuk konsultasi lebih lanjut dengan Tim Easybiz di WA 0812-9966-7071.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>