Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 3 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Perizinan Berusaha > Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui Untuk Mengurus Izin Usaha Restoran di Jakarta
Perizinan Berusaha

Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui Untuk Mengurus Izin Usaha Restoran di Jakarta

Published on 03 April 2019 Bacaan 3 Menit
by Admin

Konsep perizinan berusaha mengalami perubahan sejak berlakunya UU Cipta Kerja. Dari yang sebelumnya berdasarkan pemenuhan komitmen berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini turut berpengaruh terhadap izin usaha restoran....

Ringkasan:

Tidak semua kegiatan usaha restoran memerlukan izin usaha, karena penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Misalnya, untuk restoran yang memiliki risiko rendah maka perizinan berusahanya cukup menggunakan NIB saja. Untuk mendapatkan perizinan berusaha restoran melalui sistem OSS RBA, Anda bisa menghubungi Easybiz untuk solusi pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.

Hubungi Sales Kami

Artikel ini diperbarui pada tanggal 28 Desember 2021

Sejak UU Cipta Kerja diberlakukan, terdapat banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Salah satunya adalah perubahan konsep perizinan berusaha, dari yang sebelumnya berbasis pemenuhan komitmen menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan PP 5/2021 tidak semua kegiatan usaha restoran memerlukan izin usaha, karena penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko membagi tingkat risiko menjadi 4 kategori yaitu:

  1. Tingkat risiko rendah: Perizinan berusaha yang digunakan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

  2. Tingkat risiko menengah rendah:  Perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha.

  3. Tingkat risiko menengah tinggi: Perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

  4. Tingkat risiko tinggi: Perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB, Izin, dan Sertifikat Standar (jika diperlukan).

Selanjutnya PP 7/2021 mengatur kriteria skala usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Usaha Mikro: Memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

  2. Usaha Kecil: Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

  3. Usaha Menengah: Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Akan tetapi, untuk kegiatan usaha restoran penentuan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha juga ditentukan berdasarkan jumlah tempat duduk tamu yang disediakan. Apabila kamu mengelola restoran dengan jumlah tempat duduk tamu kurang dari 50 unit, maka tingkat risikonya adalah rendah sehingga perizinan berusaha yang digunakan cukup NIB saja. Namun perlu digarisbawahi, restoran dengan jumlah tempat duduk tamu kurang dari 50 unit hanya diperbolehkan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Meskipun perizinan berusaha ini berlaku selama restoran masih beroperasi, kamu tidak boleh melupakan kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi, di antaranya:

  1. Sertifikat standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L).

  2. Sertifikat Laik Sehat (jangka waktunya adalah 1 tahun sejak beroperasi).

  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Bagaimana dengan restoran yang memiliki jumlah tempat duduk tamu lebih dari 50 unit? Jika restoran tersebut memiliki jumlah tempat duduk tamu 50 hingga 100 unit, maka tingkat risikonya adalah menengah rendah sehingga perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan untuk memenuhi standar usaha. Kemudian restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 hingga 100 unit diperbolehkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Perizinan berusaha ini berlaku selama restoran masih beroperasi, akan tetapi ada kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi, di antaranya:

  1. Sertifikat Standar Usaha (jangka waktunya adalah 2 tahun sejak beroperasi).

  2. Sertifikat Laik Sehat (jangka waktunya adalah 1 tahun sejak beroperasi).

  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Linkungan Hidup (SPPL).

Sebagai informasi tambahan, bagi restoran yang memiliki jumlah tempat duduk tamu 101 hingga 200 unit tingkat risikonya adalah menengah tinggi sehingga perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi Lembaga Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata. Sedangkan restoran yang memiliki jumlah tempat duduk tamu lebih dari 200 unit tingkat risikonya adalah tinggi sehingga perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB, Sertifikat Standar yang telah diverifikasi Lembaga Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata, dan Izin.

Selain pembagian risiko, skala usaha, dan tambahan persyaratan lain, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Apakah restoran Kamu sudah menyesuaikan perizinan berusahanya dengan OSS RBA? Atau bahkan belum memiliki perizinan berusaha sama sekali? Jika Kamu kesulitan mengurusnya, silakan hubungi Easybiz di 0816 17 369 369.

Artikel ini diperbaharui pada Maret 2019

Saat banyak yang ketar-ketir di tahun politik, ternyata ada sisi positif untuk bisnis tertentu seperti restoran. Demi meraih hasil optimal, sebaiknya kamu memahami segala hal yang perlu anda ketahui untuk mengurus izin usaha restoran di Jakarta tahun 2019.

Nada optimis tentang pertumbuhan bisnis restoran datang dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman yang memperkirakan pertumbuhan permintaan makanan dan minuman jelang Pemilu 2019 sekitar 9 persen (Tribunjateng; 28 September 2018). Selain prospeknya yang menggembirakan, proses mendapatkan izin usaha restoran juga lebih dipermudah oleh pemerintah.

Sistem Online Single Submission (OSS) diyakini akan menjadi solusi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin usaha. Dengan adanya OSS, sekarang pengajuan izin usaha restoran untuk perusahaan perorangan, mikro, kecil, menengah dan besar, ataupun perusahaan lokal dan asing, ataupun untuk badan usaha dan badan hukum, diajukan melalui portal OSS. Meski demikian, ada beberapa izin usaha yang prosesnya tetap dilakukan di luar OSS misalnya untuk sektor keuangan dan perbankan.

Dasar berlakunya OSS adalah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP tentang OSS) yang berlaku sejak Agustus tahun 2018 lalu. Setelah PP tentang OSS berlaku sudah ada beberapa peraturan pelaksana di sejumlah sektor usaha yang memperjelas proses pengajuan dan izin usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor tersebut.

Contohnya, untuk kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata, acuan pengajuan izin usahanya adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (“Permenpar No.10/2018”). Untuk izin usaha restoran yang izinnya adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), otomatis harus mengacu pada Permenpar No.10/2018. Terkait dengan izin usaha restoran, salah satu hal mendasar yang harus dipahami adalah Permenpar No.10/2018 mencabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Permenpar No.18/2016).

Perlu digarisbawahi bahwa hingga saat ini untuk wilayah DKI Jakarta pengajuan izin usaha restoran (TDUP) masih dapat diajukan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lalu, seperti apa perubahan yang signifikan dari peraturan yang juga mengatur perizinan restoran tersebut melalui OSS dan apa perbedaannya dengan proses pengajuan izin usaha restoran melalui PTSP?

Proses Izin Usaha TDUP Restoran di PTSP Jakarta

Pada proses sebelumnya, berdasarkan Permenpar 18/2016 tahapan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di sana, pelaku usaha akan mendapatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha. Adapun tahapannya mencakup:

  • permohonan pendaftaran;

  • pemeriksaan berkas permohonan;

  • penerbitan TDUP; dan

  • penerbitan TDP.

Berdasarkan Permenpar 18/2016 tersebut, Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (“Pergub Usaha Pariwisata”). Berdasarkan Pergub Usaha Pariwisata tersebut, pemohon TDUP untuk izin usaha restoran harus membuat surat pernyataan bahwa pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat (SLS) paling lama 3 bulan (meski ada beberapa daerah yang memberikan waktu hingga 12 bulan) sejak TDUP diterbitkan.

Kemudian setelah TDUP terbit, maka pelaku usaha bidang pariwisata akan mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Jadi kalau belum ada SLS dan TDUP, maka restoran belum bisa mendapatkan TDP. Hal ini berakibat perusahaan kemungkinan besar belum bisa memiliki rekening atas nama perusahaan mengingat sejumlah bank masih menyaratkan dokumen legalitas lengkap mulai dari akta pendirian sampai TDP.

Meski Permenpar 18/2016 sudah dicabut, namun pencabutan aturan turunannya tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan Pergub DKI Jakarta 18/2016 atau Pergub Usaha Pariwisata masih berlaku untuk mengatur masalah pendaftaran pelaku usaha di bidang pariwisata dan menjadi dasar pengurusan di PTSP.

Proses Izin Usaha TDUP Restoran di OSS

Sementara itu dalam PP tentang OSS, proses pengajuan perizinan TDUP termasuk izin usaha restoran bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS. Syarat utama pelaku usaha mendapatkan izin usaha TDUP restoran adalah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagaimana kita tahu, NIB juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, dan Pendaftaran ke BPJS.

Artinya pelaku usaha langsung mendapatkan TDP begitu mendapatkan NIB. Berbeda dari proses pengajuan izin usaha TDUP restoran melalui PTSP di mana TDP diperoleh oleh pelaku usaha setelah mendapatkan TDUP. Di OSS, pelaku usaha diawal sudah memiliki TDP, sementara pada proses melalui PTSP justru dokumen perizinan terakhir yang didapatkan pelaku usaha adalah TDP.

Perbedaan lainnya berdasarkan PP tentang OSS disebutkan bahwa sertifikasi merupakan bagian dari pemenuhan komitmen izin komersial dan/atau izin operasional. Bagi pelaku usaha di bidang pariwisata, diperlukan sertifikasi usaha pariwisata. Untuk restoran, sertifikasi yang dimaksud adalah Sertifikat Laik Sehat (SLS).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tindaklanjut dari berlakunya PP tentang OSS, untuk usaha di bidang pariwisata terbitlah Permenpar No. 10 Tahun 2018. Di dalam peraturan menteri ini, proses pemenuhan komitmen izin operasional dan/atau izin komersial dibedakan tergantung besarnya usaha. Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

  • Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

  • Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

  • Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Tentunya, untuk izin usaha restoran, yang diatur di Permenpar No.10/2018 berbeda dengan proses yang diatur berdasarkan Pergub Usaha Pariwisata disebutkan bahwa pelaku usaha berkomitmen mengurus SLS 3 hingga 12 bulan setelah TDUP diterbitkan PTSP.

Artikel Awal:

Siapa yang tak kenal Jamie Oliver. Celebrity Chef berkebangsaan Inggris ini baru saja membuka restoran di Indonesia. Di Bali tepatnya. Kalau seorang Jamie Oliver berani membuka restoran di negeri ini, pastilah karena prospek bisnis kuliner di negeri ini masih gurih. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sub sektor kuliner adalah penyumbang terbesar dari ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai 7,05% dan kontribusi kuliner di sektor ini adalah yang terbesar yakni mencapai 32,4%. Dari 13 subsektor ekonomi kreatif, sumbangsih kuliner lebih besar dibandingkan subsektor mode (27,9%) dan kerajinan (14,8%).

Kemudian berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, penyedia usaha makanan dan minuman ada di peringkat 2 kategori usaha dan perusahaan di Indonesia. Di nomor 1 adalah perdagangan besar dan eceran sementara di peringkat 3 adalah industri pengolahan. Melihat 2 data di atas tidak heran kalau sekarang banyak yang mengembangkan bisnis berbasis makanan mulai dari catering, food truck, coffee shop, toko oleh-oleh dan sebagainya.

Menariknya lagi, perkembangan bisnis makanan dan minuman tidak hanya dimonopoli oleh kota-kota besar tapi juga menyebar hingga ke pelosok. Tidak bisa dipungkiri ini salah satunya karena efek dari media sosial. Kalau sebuah makanan atau minuman sudah diposting di media sosial—istilahnya diviralkan—maka jangan kaget kalau restoran yang terpencil atau makanan yang sebelumnya belum banyak diketahui tiba-tiba menjadi kebanjiran pengunjung dan pembeli. Apalagi kalau ada celeb yang mengendorse makanan tersebut maka sudah dapat dipastikan pengunjung akan berduyun datang ke restoran atau mencicipi makanan tersebut. Biar tidak kalah dengan idolanya. Tak peduli restoran atau warungnya ada di dalam gang, emperan toko, atau jam bukanya mulai dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh sekalipun.

Nah, kalau mau berbisnis makanan dan minuman, dalam hal ini membuka usaha restoran sudah ada di rencana Anda, Easybiz membuat panduan untuk mengurus perizinannya. Untuk sementara, kami baru bisa memetakan izin restoran untuk wilayah Jakarta. Bisa jadi izin restoran di wilayah lain proses dan persyaratannya mirip dengan Jakarta karena beberapa peraturan yang dijadikan acuan adalah peraturan atau keputusan menteri yang artinya berlaku secara nasional. Jadi Anda tinggal mempelajari peraturan daerah setempat misalnya peraturan gubernur yang mengatur mengenai izin usaha restoran. Untuk mengurus izin restoran lengkap di wilayah lain, kami menyarankan Anda datang ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui prosedur dan persyaratan yang diperlukan.

Restoran merupakan salah satu jenis usaha pariwisata di bidang jasa makanan dan minuman. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Permenpar 18/2016”) usaha restoran didefinisikan sebagai usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Jika anda berminat membuka usaha restoran maka setidaknya anda perlu mengetahui bagaimana membuat perusahaan dengan bidang usaha restoran dan perizinan apa saja yang diperlukan sebagaimana yang diuraikan Easybiz berikut ini.

Membuat Perusahaan Untuk Usaha Restoran

Memulai usaha, apapun bisnisnya, hal utama yang perlu diperhatikan adalah menentukan bentuk perusahaan yang sesuai dengan kesiapan modal usaha dan rencana bisnis yang disiapkan. Perusahaan dapat berbentuk perseorangan, badan usaha yang bukan badan hukum seperti CV (Persekutuan Komanditer) atau perusahaan berbentuk badan hukum misalnya PT (Perseroan Terbatas). Masing-masing bentuk perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Untuk mengetahui bentuk perusahaan yang dapat didirikan bagi bisnis Anda perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang bidang usaha dari bisnis yang akan Anda jalankan. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa usaha restoran masuk kategori pariwisata dan di wilayah DKI Jakarta, pilihan bentuk perusahaannya mengacu pada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (“UU No.10/2009”) yaitu Permenpar 18/2016 dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Pergub DKI 133/2012”).

Berikut ini adalah opsi bentuk perusahaan bagi usaha restoran di wilayah DKI Jakarta menurut Pasal 5 Permenpar 18/2016 dan Pasal 5 Pergub DKI 133/2012 yang perlu Anda ketahui dan dapat dijadikan acuan:

  1. Dapat berbentuk Perorangan/Badan Usaha/Badan Hukum, jika:

    • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil. Atau, lebih dari Rp 500 Juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha menengah; atau

    • Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2,5 miliar bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil atau lebih dari Rp 2,5 miliar s/d maksimal Rp 50 miliar bagi klasifikasi usaha menengah.

  2. Harus berbentuk Badan Hukum jika termasuk ke dalam klasifikasi usaha besar dengan ketentuan:

    • Kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

    • Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar.

  3. Harus berbentuk badan hukum PT, jika:

    • Modal usaha adalah modal patungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA); atau

    • Seluruh modalnya dimiliki oleh WNA dalam bentuk Penanaman Modal Asing.

Setiap bentuk perusahaan baik perorangan, badan usaha ataupun badan hukum memiliki karakteristik serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya bentuk perusahaan yang berbadan hukum memiliki karakteristik adanya pemisahan harta antara perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sementara badan usaha yang bukan badan hukum karena tidak ada pemisahan tanggung jawab antara perseorangan dan badan hukum maka ada risiko bila perusahaan mengalami kerugian bisa jadi harta pribadi pemilik perusahaan bisa diambil untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Yang masuk kategori perusahaan berbadan hukum adalah PT dan koperasi. Sementara yang bukan badan hukum adalah CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan perusahaan perorangan.

Oleh karenanya perlu pertimbangan yang matang sebelum menentukan pilihan. Jangan sampai bentuk perusahaan yang anda pilih tidak sesuai dengan kebutuhan, kesiapan modal bahkan rencana bisnis anda ke depan. Sebab, perubahan-perubahan yang terjadi terkait pembuatan perusahaan akan memakan waktu dan biaya.

Baca juga: 9 Kentungan Mendirikan PT Untuk Bisnis Anda

Kalau Anda sudah mantap dengan bentuk perusahaan yang dipilih, apa langkah selanjutnya untuk membuat perusahaan bagi usaha restoran?

Sebenarnya membuat perusahaan dengan bidang usaha restoran sama saja dengan pembuatan perusahaan bidang usaha lainnya. Yang membedakan adalah perizinan yang diurus nantinya setelah perusahaan dibuat. Untuk menjalankan usaha restoran maka perizinan yang harus dimiliki adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP ini setara dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Kalau untuk membuat perusahaan yang kegiatan usahanya umum, misalnya jasa konsultasi manajemen, maka setelah mendirikan perusahaan, perizinan berikutnya yang perlu diurus adalah SIUP dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Jika sudah memperoleh TDUP maka dapat mengurus Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”). Mengenai TDP akan dibahas di bagian terakhir artikel ini.

Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat perusahaan adalah membuat akta pendirian. Akta pendirian perusahaan dibuat dengan akta notaris (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Untuk proses pembuatan akta, hal penting yang harus diperhatikan adalah mencantumkan kegiatan usaha anda secara jelas pada bagian maksud dan tujuan di akta pendirian. Terhadap akta pendirian tersebut kemudian dilakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang bukan badan hukum atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi perusahaan berbentuk PT.

Selesai dengan akta pendirian, yang perlu diurus berikutnya adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”). Untuk dapat mengurus SKDP biasanya disyaratkan adanya Izin Menggunakan Bangunan (“IMB”) untuk melihat peruntukkan bangunan yang akan dijadikan tempat usaha sekaligus zonasinya. Pastikan restoran Anda atau tempat yang akan dijadikan restoran berada di zonasi usaha. Anda bisa datang ke kelurahan setempat untuk memastikan apakah tempat tersebut berada di zonasi usaha. Selain itu diperlukan persyaratan sertifikat BPJS untuk dapat mengajukan SKDP. Terakhir yang diperlukan pada tahap pembuatan perusahaan adalah mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

Baca juga: Prosedur dan Syarat Pendirian PT di Tahun 2017 Yang Wajib Anda Ketahui

Yang pasti apapun bentuk perusahaan yang dipilih untuk usaha restoran sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan rencana pengembangan ke depan. Nah, setelah tahap pembuatan perusahaan selesai, tahap selanjutnya adalah perizinan yang diperlukan bagi usaha restoran anda sampai dengan pendaftaran perusahaannya.

Izin Usaha Restoran (Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran)

Untuk bisa mengajukan TDUP ada beberapa izin yang perlu anda urus terlebih dulu sebagai prasyarat pengajuan TDUP. Di antaranya adalah izin gangguan dan izin lingkungan. Semua perizinan untuk usaha restoran diajukan atau diurus di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di mana usaha restoran anda berkedudukan.

Nah, secara garis besar perizinan penting yang perlu anda ketahui untuk memulai usaha restoran sebagai berikut:

  • Izin Gangguan (“UUG/HO”) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)

Ketentuan mengenai izin gangguan dan izin lingkungan hidup ditetapkan pemerintah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Restoran merupakan jenis usaha yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar baik dalam proses produksi maupun konsumsi.

Misalnya saja limbah, atau sampah dapur restoran, atau kebisingan yang ditimbulkan akibat keramaian pengunjung yang mengganggu ketentraman di sekitar lokasi restoran. Izin usaha restoran atau TDUP restoran baru dapat diajukan jika izin gangguan dan izin lingkungan sudah diperoleh terlebih dulu. Berdasarkan informasi di website PTSP Jakarta, UUG atau HO (Hinder Ordonantie) merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan TDUP restoran.

Padahal, sejatinya ketentuan mengenai izin gangguan sebenarnya sudah dicabut beberapa bulan lalu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan perubahannya (“Permendagri No.19 Tahun 2017”). Aturan mengenai izin gangguan sebenarnya adalah warisan pemerintah kolonial Belanda. Di beberapa daerah adanya persyaratan izin gangguan sering dikeluhkan calon investor karena proses pengurusannya dianggap tidak jelas dan menghambat investasi. Untuk wilayah Jakarta, menindaklanjuti Permendagri No.19/2017 dikeluarkan Surat Edaran PTSP No.16/SE/2017 tentang Penyesuaian Izin Gangguan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dimana untuk sementara UUG digantikan dengan surat persetujuan tetangga kanan-kiri dan depan-belakang dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Membayar Retribusi Daerah.

Besarnya retribusi daerah yang dimaksud dihitung berdasarkan beberapa hal antara lain luas lahan tempat usaha, intensitas gangguan atau keramaian yang ditimbulkan, dan lokasi usahanya apakah berada di jalan primer atau sekunder. Sama halnya dengan UUG, SPPL juga merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan TDUP restoran.

SPPL merupakan dokumen izin lingkungan yang diperuntukkan bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan/atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Memang untuk menentukan izin lingkungan bagi usaha restoran, PTSP memberikan klasifikasi berdasarkan kapasitas restoran yang ditentukan dari jumlah kursi atau meja pada restoran tersebut. Misalnya untuk restoran di wilayah Jakarta Selatan, berdasarkan riset yang kami lakukan PTSP di wilayah ini menyaratkan SPPL bagi restoran dengan kapasitas sampai dengan 100 meja dan UKL-UPL bagi restoran dengan kapasitas di atas 100 meja.

Bila Anda menjalankan usaha restoran yang berlokasi di tempat yang sudah memiliki UUG dan izin lingkungan maka tidak perlu lagi mengurus izin gangguan dan izin lingkungan yang baru. Anda cukup meminta salinan izin tersebut kepada pengelola tempat yang Anda sewa atau beli. Ini jelas akan menghemat waktu dan biaya untuk mengurus perizinan untuk usaha yang Anda jalankan. Jadi, sebagai penyewa atau pemilik tempat usaha Anda juga harus cerdik untuk selalu memeriksa perizinan apa yang sudah dimiliki oleh pengelola dari tempat yang Anda sewa atau beli.

  • Sertifikat Laik Sehat (“SLS”) untuk Izin Usaha Restoran

SLS merupakan prasyarat yang juga perlu disiapkan untuk dapat memperoleh TDUP restoran. SLS diperlukan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan. Ketentuan mengenai SLS diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran (“Kepmenkes 1098/2003”).

Untuk dapat memperoleh SLS anda harus memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan profesi terakreditasi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Setidaknya diperlukan 2 (dua) sertifikat kursus yaitu bagi Penanggung jawab usaha/Pengusaha dan minimal 1 (satu) orang untuk Penjamah Makanan.

Selain sertifikat kursus hygiene sanitasi Anda juga perlu menyertakan dokumen hasil pemeriksaan Lab dari Laboratorium Kesehatan Daerah atau laboratorium terakreditasi yang antara lain menyatakan cemaran kimia pada makanan negatif dan angka kuman pada peralatan makanan kadarnya harus 0 (nol). Pemeriksaan dilakukan terhadap menu, bahan mentah, peralatan menyajikan/mengkonsumsi, kesehatan karyawan penjamah makanan dan air. Perlu anda ketahui bahwa demi tercapainya kemudahan berusaha saat ini PTSP telah membuat kebijakan baru mengenai SLS.

Kini untuk dapat mengajukan permohonan TDUP anda dapat mengganti SLS dengan surat pernyataan yang berisi akan menyertakan SLS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TDUP restoran anda terbit dan biasanya akan diperiksa kelengkapannya pada saat perpanjangan TDUP yang memang wajib dilakukan setiap tahunnya.

Tapi kami sarankan agar meski ada kemudahan yang diberikan PTSP, SLS tetap diurus karena biasanya kalau perizinan sudah di tangan jadi malas mengurus yang sifatnya permanen. Ada baiknya anda menyiapkan SLS di awal mengingat pengurusan SLS memakan waktu yang cukup lama karena memerlukan prasyarat sertifikat kursus sanitasi dan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium.

  • TDUP Restoran

Bila anda sudah membuat perusahaan dan memperoleh perizinan di kedua poin di atas maka anda sudah bisa mengajukan untuk mendapatkan TDUP Restoran. Permohonan TDUP dapat diajukan ke PTSP kecamatan secara online. Yang penting untuk anda ketahui mengenai TDUP adalah masa berlakunya. Ketentuan masa berlaku TDUP diatur berbeda oleh Permenpar 18/2016 dan Pergub DKI 133/2012. Pada Pasal 26 ayat 3 (tiga) Permenpar 18/2016 ditentukan masa berlaku TDUP adalah selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Sementara pada praktiknya di PTSP, TDUP harus diperpanjang setahun sekali mengikuti ketentuan registrasi ulang usaha pariwisata (Pasal 21 ayat 1 (satu) Pergub DKI 133/2012). Registrasi ulang ini oleh PTSP ditetapkan sebagai perpanjangan TDUP. Bagaimana jika restoran anda memiliki cabang? Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 Pergub DKI 133/2012 maka setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata pada setiap lokasi wajib memiliki TDUP.

Dengan demikian setiap restoran cabang yang tentunya berkedudukan di lokasi berbeda-beda harus memiliki perizinan sendiri dan TDUP sendiri walaupun bernaung di bawah satu brand yang sama. Dan apabila restoran anda juga menyelenggarakan usaha pariwisata lain yang sejenis seperti usaha karaoke maka di samping TDUP Restoran anda juga harus memiliki TDUP Karaoke.

  • TDP untuk Izin Usaha Restoran

Nah, tahapan terakhir untuk melengkapi legalitas usaha restoran anda adalah pendaftaran perusahaan. Setelah memperoleh TDUP maka anda dapat mengurus TDP bagi usaha restoran anda di PTSP Kota/Kabupaten di mana usaha restoran anda berkedudukan. Pengajuan TDP dilakukan secara manual dengan terlebih dulu mengambil antrian online melalui website PTSP.

Masa berlaku TDP restoran adalah sama dengan TDP bidang usaha perdagangan umum yaitu berlaku selama 5 tahun. Kalau sudah membuat perusahaan dan mengurus perizinannya, maka tinggal mencari celeb atau tokoh yang bersedia memviralkan usaha restoran Anda. Syukur-syukur kalau tokoh seperti Presiden Jokowi tiba-tiba datang ke restoran Anda seperti yang dia lakukan ke kedai kopi Tuku baru-baru ini. Berdoalah!

Rekomendasi:

Untuk mendapatkan perizinan berusaha restoran melalui sistem OSS RBA, Anda bisa menghubungi Easybiz untuk solusi pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.

Hubungi Sales KamiLihat Paket Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Perizinan Berusaha
Begini Prosedur dan Syarat Mendapatkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan tambahan pengetahuan. Keberadaan LKP bisa kita lihat bertebaran di banyak lokasi. Mulai dari yang menawarkan kursus bahasa asing seperti Mandarin, menjahit, matematika dan masih banyak lagi. Untuk bisa mendapatkan izin menyelenggarakan LKP, apa saja yang harus disiapkan agar proses pengajuannya lancar?

22 March 2021Bacaan 7 Menit

Badan Usaha

Prosedur dan syarat terbaru pendirian PT di tahun 2021 dipermudah untuk memberbaiki ekosistem investasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; serta kemudahan berusaha pada umumnya. Apa saja poin-poin penting yang wajib kamu ketahui?

31 December 2020Bacaan 5 Menit

Badan Usaha

Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

22 September 2021Bacaan 4 Menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Layanan Pengaduan Konsumen

Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI

📞: 0101-1111-3580

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2022 Easybiz | All Rights Reserved