Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 3 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Badan Usaha > Mau Ganti Direksi atau Dewan Komisaris? Baca Ketentuan Ini!
Badan Usaha

Mau Ganti Direksi atau Dewan Komisaris? Baca Ketentuan Ini!

Published on 15 September 2020 3 menit
by Toha

Agar bisnis dapat berjalan dengan baik, tidak jarang harus berhadapan dengan suatu hal yang membutuhkan penyesuaian di sana-sini, bahkan bisa sampai ke perubahan susunan dewan komisaris atau direksi. Bagi kamu yang sedang dihadapkan dengan perubahan-perubahan ‘besar’ ini, artikel berikut mengulas berbagai hal seputar perubahan dewan komisaris dan direksi sebuah Perseroan Terbatas (“PT”).

Ringkasan:

Penggantian anggota kedua organ PT tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mencantumkan akta perubahan data perseroan dan akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS. Untuk pendirian PT dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian PT Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔PT khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Hubungi Sales Kami

Agar bisnis dapat berjalan dengan baik, tidak jarang harus berhadapan dengan suatu hal yang membutuhkan penyesuaian di sana-sini, bahkan bisa sampai ke perubahan susunan dewan komisaris atau direksi. Bagi kamu yang sedang dihadapkan dengan perubahan-perubahan ‘besar’ ini, artikel berikut mengulas berbagai hal seputar perubahan dewan komisaris dan direksi sebuah Perseroan Terbatas (“PT”).

Di Mana Tercantum Data Dewan Komisaris dan Direksi?

Informasi mengenai jabatan dewan komisaris dan direksi PT terdapat dalam Anggaran Dasar (“AD”) yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal memuat:

  1. nama dan tempat kedudukan PT;

  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;

  3. jangka waktu berdirinya PT;

  4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

  5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

  6. nama jabatan dan jumlah anggota dewan komisaris dan direksi;

  7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);

  8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota dewan komisaris dan direksi;

  9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Namun, nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris PT berada di data perseroan yang termuat dalam daftar perseroan, bukan dalam AD PT.

Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Jika ingin mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi, maka kamu harus perhatikan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dan perubahannya yang menerangkan bahwa perubahan data perseroan, meliputi perubahan susunan nama dan jabatan anggota dewan komisaris dan/atau direksi. Sehingga, perubahan susunan kedua organ PT bukanlah perubahan AD, melainkan perubahan data perseroan.

Tata Cara Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Tata cara penggantian anggota dewan komisaris dan/atau direksi sebenarnya diatur dalam AD masing-masing PT. Penggantian ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format perubahan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).

Pengisian format perubahan harus dilengkapi dengan dokumen pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang disampaikan secara elektronik.

Selain itu, pemohon juga mengunggah akta perubahan data perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi PT yang wajib diaudit.

Dokumen perubahan data perseroan yang berupa akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan dewan komisaris dan/atau direksi kemudian disimpan notaris.

  1. Tata cara penggantian anggota dewan komisaris dan/atau direksi diatur dalam anggaran dasar masing-masing perusahaan.

  2. Penggantian anggota kedua organ PT tersebut tidak membutuhkan perubahan anggaran dasar, melainkan

  3. Perubahan data perseroan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mencantumkan dokumen-dokumen pendukung.

Permohonan dapat diajukan secara manual jika permohonan tidak dapat diajukan secara elektronik, karena:

  1. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau

  2. SABH tidak berfungsi berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri Hukum dan HAM.

Permohonan secara tertulis dilakukan dengan melampirkan:

  1. dokumen pendukung; dan/atau

  2. surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris belum terjangkau internet.

Jadi, penggantian anggota kedua organ PT tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mencantumkan akta perubahan data perseroan dan akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS.

Rekomendasi:

Untuk pendirian PT dalam 2 - 5 hari Anda bisa menggunakan layanan Pendirian PT Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔PT khusus area Jakarta

  • ✔Virtual Office untuk area Jakarta

  • ✔ Termasuk NPWP perusahaan

Hubungi Sales KamiLihat Paket Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Badan Usaha
Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib Diketahui

Untuk bisa memahami prosedur dan syarat pendirian PT terbaru serta perizinan usahanya maka harus dikaitkan dengan aturan-aturan terbaru khususnya Undang-Unadng Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

17 February 2020Bacaan 10 Menit

Badan Usaha

Untuk mengubah anggaran dasar suatu perusahaan yang berbentuk PT, Anda dapat mengadakan RUPS. Jika RUPS sudah dilaksanakan, disetujui, dan memenuhi persyaratan kuorum, persetujuan itu akan dituangkan dalam berita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan selanjutnya dibuat dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar oleh notaris.

20 November 2016Bacaan 5 Menit

Badan Usaha

Beberapa perubahan data PT ditetapkan terlebih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris berbahasa Indonesia.

19 August 2021Bacaan 3 Menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Layanan Pengaduan Konsumen

Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI

📞: 0101-1111-3580

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2022 Easybiz | All Rights Reserved