Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 3 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Perizinan Berusaha > Ini Tempat Yang Harus Anda Datangi Untuk Izin Usaha Catering
Perizinan Berusaha

Ini Tempat Yang Harus Anda Datangi Untuk Izin Usaha Catering

Published on 18 August 2015 5 menit
by Leo

Gaya hidup serba praktis dan instan menjadi salah satu pendorong kian menjamurnya usaha catering. Saat ini masyarakat kita lebih memilih kepraktisan dalam menyediakan hidangan dan minuman untuk acara-acara tertentu. Untuk keperluan arisan keluarga saja misalnya, tidak sedikit yang memilih menggunakan jasa catering ketimbang memasak sendiri.

Ringkasan:

Kantor instansi yang harus dikunjungi adalah sebagai berikut

  • Kelurahan, untuk memastikan peruntukan tempat usaha, agar sesuai dengan zonasi dan peruntukannya.

  • Kecamatan, untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kecamatan.

  • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga.

Hubungi Sales Kami

Gaya hidup serba praktis dan instan menjadi salah satu pendorong kian menjamurnya usaha catering. Saat ini masyarakat kita lebih memilih kepraktisan dalam menyediakan hidangan dan minuman untuk acara-acara tertentu. Untuk keperluan arisan keluarga saja misalnya, tidak sedikit yang memilih menggunakan jasa catering ketimbang memasak sendiri. Pantas jika usaha catering atau jasa boga kini semakin diminati. Usaha catering sendiri merupakan usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Setelah membahas perizinan untuk bisnis kuliner restoran, kali ini giliran izin usaha kuliner lainnya, yaitu izin usaha catering. Ada 3 instansi yang harus Anda datangi guna memperoleh perizinan usaha catering yakni kelurahan, kecamatan, dan kantor dinas kesehatan di kabupaten/kota. Namun sebelum mendatangi instansi-instansi tersebut anda harus memahami bisnis catering anda masuk kategori mana. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga (“Permenkes 1096/Menkes/PER/VI/2011”), disebutkan bahwa usaha catering terdiri dari 3 golongan yakni golongan A,B,dan C.

  1. Golongan A, dengan lingkup layanan Kebutuhan masyarakat umum

    • Golongan A1, Kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga

    • Golongan A2, Kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan memperkerjakan tenaga kerja

    • Golongan A3, Kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja

  2. Golongan B, sering disebut corporate catering dan biasanya menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja, untuk memenuhi kebutuhan makanan seperti:

    • Asrama haji

    • Asrama transito

    • Asrama lainnya

    • Industri

    • Pabrik

    • Pengeboran lepas pantai

    • Angkutan umum dalam negeri selain pesawat udara

    • Fasilitas pelayanan kesehatan

  3. Golongan C, menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam alat angkut umum internasional dan pesawat udara

Untuk golongan A sendiri, saat ini masih banyak catering yang belum memiliki bentuk badan usaha yang jelas. Hal ini dapat dipahami karena skala bisnisnya masih kecil dan dapat berjalan tanpa badan usaha. Namun ketika usaha catering ingin melebarkan sayap usahanya ke golongan B atau C, biasanya bentuk badan usaha yang jelas atau legalitas usaha, sangat dibutuhkan. Hal ini biasanya terkait dengan adanya persyaratan yang diajukan calon rekanan.

Sebelum mengurus perizinan usaha kuliner, kami tekankan lagi mengenai perlu tidaknya mendirikan badan usaha. Dalam menentukan badan usaha yang cocok untuk usaha kuliner catering, sesuaikan dengan kebutuhan anda. Karena andalah yang paling mengetahui arah pengembangan bisnis anda. Sekiranya catering yang anda jalankan hanya untuk melayani tetangga atau area yang terbatas mungkin tidak perlu mendirikan PT (Perseroan Terbatas) atau CV.

Lain halnya kalau catering yang anda jalankan melayani customer yang lebih luas atau bahkan mengikuti tender di kementerian atau perusahaan, dimana sebaiknya anda mendirikan PT. Pendirian PT membuat bisnis Anda lebih bonafid dan kredibel plus siap untuk kepentingan pengembangan jangka panjang. Ibarat aset properti, dengan mendirikan PT dan mengurus NPWP, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan dokumen pendukung lainnya sama artinya dengan memiliki sebidang tanah yang siap untuk dibangun sewaktu-waktu.

Kelurahan

Setelah mantap dengan bentuk badan usaha yang sesuai untuk bisnis kuliner catering, selanjutnya Anda perlu memastikan bahwa domisili yang akan menjadi tempat usaha memiliki peruntukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tempat usaha, bukan rumah tinggal. Untuk memastikan peruntukan tempat usaha, Anda dapat mendatangi kantor kelurahan setempat karena mereka seharusnya memiliki informasi mengenai zonasi dan peruntukannya.

Setelah clear masalah zonasi di kelurahan, anda bisa meminta Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Izin Domisili). Untuk mendapatkan izin domisili, Anda harus melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwa tempat usaha bebas sengketa; surat pernyataan bermaterai mengenai keabsahan dan kebenaran dokumen, surat pernyataan bermaterai mengenai tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT/RW setempat, dan beberapa surat pernyataan serta dokumen pendukung lain.

Kecamatan

Serupa dengan izin usaha restoran, untuk usaha catering, anda harus mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kecamatan. Namun untuk mendapatkan TDUP anda harus melengkapi persyaratan lain terlebih dahulu. Yang pasti anda harus memiliki izin HO (izin gangguan) terlebih dahulu dan tidak menutup kemungkinan perizinan lainnya yang terkait dengan lingkungan. Bila tempat usaha anda luasnya kurang dari 100 meter persegi berarti anda harus datang ke kelurahan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin HO. Bila luasnya 100 – 200 meter persegi mengurus izin HO-nya di kecamatan.

Dalam checklist pengajuan TDUP yang dimiliki Easybiz, ada beberapa kelengkapan yang berkaitan dengan lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diminta untuk disiapkan meski dalam praktik bisa jadi tidak diperlukan.

Kemudian untuk mendapatkan TDUP, siapkan pula dokumen legalitas usaha, misalnya akta pendirian perusahaan dan identitas pemiliknya. Keseluruhannya tidak perlu dokumen asli, cukup fotokopi saja. Adapun dokumen legalitas yang perlu disiapkan adalah fotokopi akta pendirian perusahaan (jika perusahaan berbentuk PT/CV/Firma); KTP direktur perusahaan (untuk PT/CV/Firma) atau pemilik/penanggung jawab (untuk perusahaan perorangan); NPWP direktur perusahaan (untuk PT/CV/Firma) atau pemilik/penanggung jawab (untuk perusahan perorangan); dan NPWP perusahaan (untuk PT/CV/Firma).

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Anda perlu datang kesini untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga. Sertifikat ini adalah bukti tertulis yang dikeluarkan lembaga yang berwenang pada jasaboga/catering, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Persyaratan yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan sertifikat adalah persyaratan administratif yang meliputi identitas pemohon dan dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha; denah bangunan dapur; surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab jasaboga/catering, ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi; dan sertifikat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan, minimal 1 (satu) orang. Dokumen yang diserahkan seluruhnya hanya fotokopi.

Persyaratan Teknis

Sementara persyaratan teknis yang meliputi persyaratan bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan yang nantinya akan disurvei dan diperiksa baik dalam aspek fisik, kimia, bakteriologis, dan seluruh rangkaian proses produksi makanan. Detail persyaratan bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan dapat dilihat dalam Lampiran Permenkes 1096/Menkes/PER/VI/2011.

Golongan A1
  1. Ruangan pengolahan makanan tidak boleh dipakai sebagai ruang tidur2.    Bangunan tanpa ventilasi alam yang cukup, harus menyediakan ventilasi buatan3.    Pembuangan udara kotor/asap tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan

  2. Tersedia tempat cuci tangan dan tempat cuci peralatan yang terpisah dengan permukaan halus dan mudah dibersihkan

  3. Tersedia minimal 1 lemari es untuk penyimpanan bahan pangan dan makanan jadi yang cepat membusuk

Golongan A2
  1. Idem Golongan A1, dengan tambahan:

  2. Ruangan pengolahan makanan harus dipisahkan dengan dinding pemisah dari ruang lain2.    Pembuangan asap dapur dilengkapi alat pembuangan asap sehingga tidak mengotori ruangan

  3. Tersedia minimal 1 lemari es untuk penyimpanan bahan pangan dan makanan yang cepat membusuk

  4. Tersedia ruang penyimpanan dan ganti pakaian dengan luas cukup serta berada di tempat yang dapat mencegah kontaminasi terhadap makanan

Golongan A3
  1. Idem Golongan A2, dengan tambahan:

  2. Ruangan pengolahan makanan terpisah dari bangunan tempat tinggal.

  3. Pembuangan asap dapur dilengkapi cerobong asap atau alat penangkap asap (smoke hood).

  4. Tempat memasak makanan terpisah dengan tempat penyiapan makanan matang.

  5. Tersedia lemari es yang dapat mencapai suhu -5 celcius dengan kapasitas cukup untuk melayani kegiatan sesuai dengan jenis makanan/bahan makanan yang digunakan.

  6. Tersedia alat angkut atau kendaraan khusus pengangkut makanan dengan konstruksi tertutup dan hanya dipergunakan untuk mengangkut makanan siap saji.

  7. Tempat makanan tertutup sempurna, bahan kedap air, permukaan halus, dan mudah dibersihkan. Pada tiap kotak (box) sekali pakai harus mencantumkan nama perusahaan, Nomor Izin Usaha, dan Nomor Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga. Jika penyajian tidak dengan kotak, harus mencantumkan nama perusahaan, Nomor Izin Usaha, dan Nomor Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga di tempat penyajian yang mudah diketahui umum

Golongan B
  1. Idem Golongan A3, dengan tambahan:

  2. Pembuangan air kotor dilengkapi penangkap lemak (grease trap) sebelum dialirkan ke bak penampungan air kotor (septic tank) atau tempat pembuangan lain

  3. Antara lantai dan dinding, tidak ada sudut mati dan harus lengkung (conus) agar mudah dibersihkan

  4. Memiliki ruang kantor dan ruang untuk belajar/khusus yang terpisah dari ruang pengolahan makanan

  5. Pembuangan asap dapur dilengkapi alat penangkap asap (smoke hood), alat pembuang asap, dan cerobong asap

  6. Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan dari bahan yang kuat, permukaan halus, dan mudah dibersihkan

  7. Tiap peralatan dibebashamakan minimal 2 menit dengan larutan kaporit 50 ppm atau air panas 80 celcius

  8. Tersedia minimal 1 tempat cuci tangan dengan air mengalir di tiap ruang pengolahan makanan, yang terletak dekat pintu dan dilengkapi sabun

  9. Ruang pengolahan makanan terpisah dari ruang penyimpanan bahan makanan dan tersedia lemari es penyimpan dengan suhu -5 celcius sampai -10 celcius dengan kapasitas memadai sesuai dengan jenis makanan yang digunakan

Golongan C
  1. Idem Golongan B, dengan tambahan:

  2. Pembuangan asap dapur dilengkapi alat penangkap asap (smoke hood), alat pembuang asap, cerobong asap, serta saringan lemak yang dapat dibuka pasang untuk pembersihan berkala

  3. Ventilasi ruangan dilengkapi alat pengatur suhu ruangan

  4. Fasilitas pencucian alat dan bahan makanan terbuat dari bahan logam tahan karat dan tidak larut dalam makanan seperti stainless steel

  5. Air untuk pencucian peralatan dan cuci tangan mempunyai kekuatan tekanan sedikitnya 15 psi (1,2kg/cm2)

  6. Di ruang pengolahan makanan tersedia lemari es penyimpanan untuk makanan secara terpisah sesuai jenis bahan makanan yang digunakan seperti daging, telur, unggas, ikan, sayuran, dan buah dengan suhu yang mencapai kebutuhan yang disyaratkan

  7. Tersedia gudang penyimpanan makanan untuk bahan makanan kering, makanan terolah, dan bahan yang tidak mudah membusuk

  8. Rak penyimpan makanan menggunakan roda penggerak sehingga ruangan mudah dibersihkan

Perizinan Lain

Selain yang dipaparkan diatas, perizinan lain yang perlu juga dilengkapi oleh pebisnis catering adalah rekomendasi KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). Rekomendasi ini diperlukan oleh usaha catering yang memberikan jasa penyediaan makanan dan minuman di wilayah pelabuhan, bandar udara, dan pos pemeriksanaan lintas batas.

Untuk mendapatkan rekomendasi ini, pemilik bisnis catering harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala KKP dengan melampirkan Sertifikat Laik Hiegene Sanitasi Jasaboga dan TDUP.

Perizinan lain, khususnya untuk jasaboga/catering golongan C yang melayani angkutan internasional, khususnya pesawat udara di Indonesia, harus juga memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh standar internasional seperti ISO 9002, sertifikat HCCP, dan lain-lain.

Rekomendasi:

Pastikan Izin Restoran & Katering tuntas dengan pengalaman Easybiz. Easybiz siap membantu Anda untuk melakukan izin Restoran & Katering. Yang akan Anda dapatkan dalam dokumen akhir Perizinan Usaha Pariwisata dan Restoran:

  • SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi)

  • SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

  • Pendampingan Survey

Pelajari Lebih LanjutLihat Paket Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Perizinan Berusaha
Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui Untuk Mengurus Izin Usaha Restoran di Jakarta

Konsep perizinan berusaha mengalami perubahan sejak berlakunya UU Cipta Kerja. Dari yang sebelumnya berdasarkan pemenuhan komitmen berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini turut berpengaruh terhadap izin usaha restoran....

03 April 2019Bacaan 3 Menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Layanan Pengaduan Konsumen

Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI

📞: 0101-1111-3580

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2022 Easybiz | All Rights Reserved