Panduan Memulai Usaha di Indonesia: Pendirian PT

Meski ekonomi dunia tengah mengalami perlambatan, namun animo orang memulai bisnis terkesan tidak mengalami penurunan. Setidaknya, menurut data Easybiz dari Januari hingga pertengahan September 2015 jumlah telepon dan email yang masuk menanyakan soal pendirian dan persyaratan pendirian badan usaha dan perizinan lainnya tidak mengalami penurunan.

Kalau memang anda sudah siap mental untuk memulai usaha, ada baiknya memperhatikan panduan yang kami buat, dari aspek pendirian badan usaha hingga dokumen standar untuk perizinan. Kalau ini sudah dipenuhi, anda bisa tenang memulai bisnis.

Ada beberapa pilihan badan usaha, baik yang memiliki badan hukum maupun non-badan hukum. Untuk yang terakhir pilihannya adalah mendirikan CV (persekutuan komanditer), firma, atau persekutuan perdata. Sementara yang berbadan hukum, umumnya orang memilih untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas). Pendirian PT sekarang prosesnya cepat dan transparan.

Bahkan, Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan pendirian PT dapat mendorong pelaku usaha mengembangkan usahanya secara cepat dan signifikan (Bisnis Indonesia, 7 September 2015). Menurut Freddy saat ini ada sekitar 600 ribu perusahaan yang terdaftar di Kemenkumham dengan penambahan perusahaan baru sekitar 5 ribu setiap tahun.

A-Z soal PT di Indonesia, mulai dari pendirian hingga likuidasi diatur di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Salah satu kelebihan mendirikan PT untuk usaha adalah aspek pertanggungjawabannya yang terbatas. Intinya, pemegang saham di suatu PT tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dilakukan PT dengan pihak ketiga. Pemegang saham juga tidak bertanggung jawab atas hutang PT pada pihak ketiga, kecuali hanya sebesar kontribusi modal yang telah dimasukkannya ke dalam PT.

PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Untuk mempermudah proses pendirian PT, berikut ini beberapa hal yang bisa menjadi panduan untuk anda

Persiapan

Di tahap persiapan, bila ingin mendirikan PT penting untuk anda untuk memiliki modal usaha. Berdasarkan ketentuan UUPT minimal modal dasar dalam mendirikan PT adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), di luar tanah dan bangunan. Dari modal dasar ini, minimal 25% nya dijadikan sebagai ditempatkan dan disetorkan sebagai modal disetor. Selain modal hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

• Nama yang ingin digunakan untuk PT anda perlu dicek terlebih dahulu ketersediaannya. Anda bisa memanfaatkan layanan AHU Online untuk mengecek dan memesan nama PT yang diinginkan. Pengecekan ini bertujuan supaya tidak ada nama PT yang sama dan merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah terhadap PT yang didirikan di dalam wilayah Indonesia. Perlindungan soal nama ini tidak akan anda dapatkan bila memilih mendirikan CV.
• PT dapat didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Orang yang dimaksud disini adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia maupun asing. Ketentuan jumlah pendiri ini tidak berlaku dalam hal PT akan berkegiatan di bidang usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU 8/1995”). Merujuk pada UU 8/1995, jika jumlah pemegang saham melebihi dari 300 (tiga ratus) orang, maka akan secara otomatis berubah menjadi perusahaan publik dan wajib tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
• Pemegang Saham. Sebuah PT di Indonesia minimal memiliki 2 (dua) pemegang saham, dalam hal ini adalah para pendiri PT itu sendiri. Artinya, pendiri PT pun wajib untuk mengambil bagian saham dalam PT. Tidak ada ketentuan mengenai jumlah maksimum pemegang saham dalam PT.
• Alamat Domisili. Dalam mendirikan PT, alamat domisili yang akan digunakan perlu diperhatikan. Selain dicantumkan dalam akta pendirian PT, domisili ini juga nantinya akan digunakan dalam setiap dokumen legalitas yang perlu dimiliki oleh perusahaan anda sebagai syarat menjalankan operasional PT. Pastikan alamat domisili anda harus berada di zonasi yang peruntukannya adalah zona usaha serta memiliki bukti penguasaan lokasi/tempat yang akan dijadikan kantor PT, minimal berupa perjanjian sewa (jika menyewa) atau Izin Mendirikan Bangunan (jika milik sendiri).
• Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris di suatu PT masing-masing minimal 1 (satu) orang. Dalam hal Direksi dan/atau Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, pembagian tugas dan wewenang harus ditetapkan dalam RUPS. Persyaratan orang yang dapat ditunjuk sebagai Direksi dan Komisaris dapat dipelajari di UUPT

Pendaftaran dan pengesahan

Begitu nama yang anda ajukan tersedia, langkah selanjutnya adalah membuat akta notarial yang menjelaskan pendirian PT. Untuk tahap ini anda perlu jasa notaris. Atau, hubungi Easybiz untuk solusi pendirian badan usaha yang cepat, mudah, dan transparan. Bahkan lewat Easybiz anda tidak perlu keluar rumah untuk urusan pendirian PT.

Setelah Akta pendirian PT dibuat, maka selanjutnya diperlukan Surat Keputusan (“SK”) Kemenkumham yang mengesahkan status badan hukum dari PT. Penerbitan Akta dan SK Kemenkumham ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah Anda melengkapi seluruh dokumen yang menjelaskan informasi yang diperlukan yang kami uraikan di bagian atas (persiapan), ditambah dengan uraian bidang usaha yang akan dijalankan oleh PT tersebut. Prinsipnya anda bisa memasukan bidang usaha apapun karena tidak ada batasan.

Namun terlalu banyak bidang usaha bukan berarti anda otomatis bisa menjalankan seluruhnya. Sebab, anda hanya bisa mencantumkan 3-5 bidang usaha di dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Saran kami, untuk pencantuman bidang usaha di akta pendirian: Coret yang tidak perlu dan terlalu jauh dari core bisnis anda!

Anda dapat menghubungi Easybiz untuk mendaftarkan nama PT, pembuatan akta PT hingga mendapatkan SK Pengesahan dari Kemenkumham.

Dokumen legalitas lainnya

Proses pendirian PT selesai setelah disahkannya status badan hukumn dan diterbitkannya akta dan SK Kemenkumham. Artinya, PT anda sebagai entitas hukum yang baru telah lahir dan diakui oleh Pemerintah. Dengan berbekal akta pendirian PT dan SK, anda sudah dapat menggunakan nama PT dalam transaksi dan kerjasama dengan pihak lain. Meskipun demikian, sangat disarankan, sebelum menjalankan operasional perusahaan, anda perlu mengurus terlebih dahulu beberapa dokumen tambahan untuk melengkapi legalitas perusahaan, antara lain:

• Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”) merupakan dokumen legalitas yang menjelaskan alamat dan domisili perusahaan. SKDP dapat anda peroleh di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) kelurahan setempat dimana perusahaan akan berdomisili. Jangka waktu pengurusan SKDP jika dokumen lengkap dan benar adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Checklist dokumen untuk SKDP

• Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) merupakan dokumen legalitas berisi nomor yang diberikan oleh sebagai identitas PT anda dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak. Dengan mendaftarkan sebagai wajib pajak, PT berkewajiban melakukan pelaporan dan membayar pajak penghasilan badan secara rutin. Setelah mengajukan permohonan ke Kantor Pajak, anda tidak hanya mendapatkan NPWP, namun juga mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) Wajib Pajak. Jangka waktu pengurusan NPWP jika dokumen lengkap dan benar adalah 1 (satu) hari kerja. Namun SKT akan dikirimkan via pos oleh Kantor Pajak dan akan sampai di alamat kantor PT Anda selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengajuan permohonan. Untuk mendapatkan NPWP dan SKT, Anda perlu mempersiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan berupa:

Checklist dokumen untuk NPWP

• Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) merupakan dokumen legalitas yang memberikan lampu hijau bagi PT untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan pada umumnya. Yang dimaksud dengan “perdagangan pada umumnya” adalah perdagangan komoditas barang dan/atau jasa yang tidak memerlukan izin teknis tersendiri/izin khusus. Jangka waktu pengurusan SIUP jika dokumen lengkap dan benar adalah 5 (lima) hari kerja.

Checklist dokumen untuk SIUP

Berbeda dengan akta pendirian, untuk SIUP anda hanya dapat memasukkan hingga 4 kode bidang usaha yang tertera dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”). KBLI ini dapat Anda lihat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 (“Perka BPS 57/2009”). Yang perlu kami garisbawahi adalah tidak semua kode bidang usaha dapat anda ajukan izinnya dengan menggunakan SIUP. Sebagian kode bidang usaha yang tertera dalam KBLI saat ini telah memerlukan izin teknis tersendiri/izin khusus. Izin teknis tersendiri/izin khusus ini memiliki kapasitas yang setara dengan SIUP.

Bila menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus perizinan, pastikan mereka memahami maksud anda. Personil Easybiz telah terlatih dan memiliki pengalaman untuk membantu customer kami dalam menentukan bidang usaha yang tepat, sesuai dengan bisnisnya.

• Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) merupakan dokumen legalitas yang menerangkan bahwa PT anda telah diberikan pengesahan oleh sebagai perusahaan yang terdaftar. Dalam TDP ini, Anda dapat memasukkan 1 (satu) kode bidang usaha yang telah tertera dalam SIUP atau izin teknis/izin khusus lainnya yang setara. Jangka waktu pengurusan TDP jika dokumen lengkap dan benar adalah 5 (lima) hari kerja.

Checklist dokumen untuk TDP

Nah, kalau persyaratan dan kelengkapan dokumen yang kami uraikan diatas telah dikantongi, tinggal memutar roda bisnis usaha anda. Ganbatte!