Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 3 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Badan Usaha > Pendirian Yayasan dan Perkumpulan Itu Mudah, Ini Syarat dan Prosedurnya
Badan Usaha

Pendirian Yayasan dan Perkumpulan Itu Mudah, Ini Syarat dan Prosedurnya

Published on 30 November 2020 3 menit
by Toha

Meskipun yayasan dan perkumpulan sama-sama merupakan organisasi yang menjalankan kegiatan nirlaba atau non-profit dan bersifat sosial, seperti keagamaan dan kemanusiaan, tapi kamu harus tahu bahwa keduanya berbeda.

Ringkasan:

Yayasan didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal yayasan, dan pendirian tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Hubungi Sales Kami

Perbedaan Yayasan dan Perkumpulan

Meskipun yayasan dan perkumpulan sama-sama merupakan organisasi yang menjalankan kegiatan nirlaba atau non-profit dan bersifat sosial, seperti keagamaan dan kemanusiaan, tapi kamu harus tahu bahwa keduanya berbeda.

Salah satu perbedaan utamanya adalah dasar hukum, di mana yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berikut aturan perubahan serta pelaksananya, sedangkan perkumpulan merujuk pada Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) Buku III Bab IX.

Selain itu, hal penting lain yang perlu kamu catat juga adalah bahwa yayasan merupakan badan hukum, sedangkan perkumpulan dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Untuk tahu lebih jauh berbedaan keduanya, kamu bisa simak artikel Yayasan dan Perkumpulan Itu Tak Sama, Apa Bedanya?.

Syarat dan Prosedur Pendirian Yayasan

Yayasan didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal yayasan, dan pendirian tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Langkah awal dalam pendirian yayasan adalah memilih nama. Setiap yayasan harus mempunyai nama yang berbeda dengan nama yayasan lainnya dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Selain itu, nama yayasan harus selalu didahului dengan kata ‘yayasan’, namun hal ini hanya dapat dilakukan jika yayasan diakui sebagai badan hukum dan didirikan berdasarkan undang-undang.

Khusus untuk yayasan yang kekayaannya berasal dari wakaf, kata ‘wakaf’ dapat ditambahkan setelah kata yayasan. Tapi, penambahan kata ‘wakaf’ tersebut tidak boleh dilakukan jika yayasan bukan sebagai nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya).

Kemudian, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, di mana penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Namun perlu dicatat bahwa hal ini harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka, yaitu surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

Untuk memperoleh status badan hukum, akta pendirian yayasan tersebut kemudian disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”), yang diajukan melalui notaris yang membuat akta.

Dalam mengajukan permohonan pengesahan, yang harus dilampirkan adalah:

  1. salinan akta pendirian yayasan;

  2. fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;

  3. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

  4. bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal;

  5. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal;

  6. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Penting untuk dicatat juga, pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan harus disampaikan kepada Menkumham paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. 

Syarat dan Prosedur Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum

Untuk mengesahkan perkumpulan sebagai badan hukum, kamu dapat merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan berikut aturan perubahannya.

Namun, untuk memudahkan kamu, kami akan merangkum pendirian perkumpulan berbadan hukum secara ringkas:

  1. Kamu harus mengajukan nama perkumpulan kepada Menkumham yang pengajuan tersebut minimal memuat identitas pemohon dan nama perkumpulan yang dipesan.

  2. Setelah nama perkumpulan diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik, akta pendirian ditandatangani di hadapan notaris.

  3. Selanjutnya, diajukan pengesahan badan hukum perkumpulan oleh notaris yang diberikan kuasa dengan cara mengisi format pendirian.

  4. Pengisian format pendirian juga melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian perkumpulan yang telah lengkap yang meliputi:

  5. salinan akta pendirian perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian perkumpulan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;

  6. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;

  7. sumber pendanaan perkumpulan;

  8. program kerja perkumpulan;

  9. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;

  10. notulen rapat pendirian perkumpulan; dan

  11. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

  12. Tidak hanya itu, akta pendirian perkumpulan juga harus turut diunggah. Kemudian dalam hal format pendirian perkumpulan dan dokumen pendukung telah sesuai, Menkumham langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan secara elektronik.

  13. Menkumham kemudian menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan secara elektronik dan disampaikan dalam jangka waktu

    paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan.

  14. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/ Folio dengan berat 80 gram.

  15. Keputusan Menteri tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH."

Jadi, seperti itu singkatnya perbedaan prosedur dan persyaratan dalam pendirian yayasan dan perkumpulan.

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Easybiz.

Rekomendasi:

Untuk pendirian Yayasan Anda bisa menggunakan Paket Pendirian Yayasan atau   Perkumpulan. Yang akan Anda dapatkan:

  • ✔ Akta Pendirian

  • ✔ SK Kemenkumham

  • ✔ NPWP

  • ✔ Tanda Daftar Yayasan (TDY)

Hubungi Sales KamiLihat Paket Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Badan Usaha
Yayasan dan Perkumpulan Itu Tak Sama, Apa Bedanya?

Yayasan itu sendiri adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Lalu apa definisi perkumpulan?

07 September 20203 menit

Badan Usaha

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Orang di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

16 May 2021Bacaan 4 Menit

Badan Usaha

Kamu mungkin sudah tahu bahwa, berbeda dengan Perseoran Terbatas (“PT”) yang sejak awal memang ditujukan untuk mencari keuntungan, pendirian yayasan diperuntukkan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan bukan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawasnya.

26 November 20204 menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Layanan Pengaduan Konsumen

Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI

📞: 0101-1111-3580

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2022 Easybiz | All Rights Reserved