keuntungan-akta-perusahaan-sudah-disesuaikan-dengan-persyaratan-oss
Keuntungan Akta Perusahaan Sudah Disesuaikan dengan Persyaratan OSS
March 11, 2019
Show all

Segala Hal yang Perlu Anda Ketahui Untuk Mengurus Izin Usaha Restoran di Jakarta

izin-usaha-restoran

Artikel ini diperbaharui pada Maret 2019

Saat banyak yang ketar-ketir di tahun politik, ternyata ada sisi positif untuk bisnis tertentu seperti restoran. Demi meraih hasil optimal, sebaiknya kamu memahami segala hal yang perlu anda ketahui untuk mengurus izin usaha restoran di Jakarta tahun 2019.

Nada optimis tentang pertumbuhan bisnis restoran datang dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman yang memperkirakan pertumbuhan permintaan makanan dan minuman jelang Pemilu 2019 sekitar 9 persen (Tribunjateng; 28 September 2018). Selain prospeknya yang menggembirakan, proses mendapatkan izin usaha restoran juga lebih dipermudah oleh pemerintah.

Sistem Online Single Submission (OSS) diyakini akan menjadi solusi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin usaha. Dengan adanya OSS, sekarang pengajuan izin usaha restoran untuk perusahaan perorangan, mikro, kecil, menengah dan besar, ataupun perusahaan lokal dan asing, ataupun untuk badan usaha dan badan hukum, diajukan melalui portal OSS. Meski demikian, ada beberapa izin usaha yang prosesnya tetap dilakukan di luar OSS misalnya untuk sektor keuangan dan perbankan.

Dasar berlakunya OSS adalah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP tentang OSS) yang berlaku sejak Agustus tahun 2018 lalu. Setelah PP tentang OSS berlaku sudah ada beberapa peraturan pelaksana di sejumlah sektor usaha yang memperjelas proses pengajuan dan izin usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor tersebut. Contohnya, untuk kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata, acuan pengajuan izin usahanya adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (“Permenpar No.10/2018”).  Untuk izin usaha restoran yang izinnya adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), otomatis harus mengacu pada Permenpar No.10/2018. Terkait dengan izin usaha restoran, salah satu hal mendasar yang harus dipahami adalah Permenpar No.10/2018 mencabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Permenpar No.18/2016).

Perlu  digarisbawahi bahwa hingga saat ini untuk wilayah DKI Jakarta pengajuan izin usaha restoran (TDUP) masih dapat diajukan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lalu, seperti apa perubahan yang signifikan dari peraturan yang juga mengatur perizinan restoran tersebut melalui OSS dan apa perbedaannya dengan proses pengajuan izin usaha restoran melalui PTSP?

Proses Izin Usaha TDUP Restoran di PTSP Jakarta

Pada proses sebelumnya, berdasarkan Permenpar 18/2016 tahapan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di sana, pelaku usaha akan mendapatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha. Adapun tahapannya mencakup:

  1. permohonan pendaftaran;
  2. pemeriksaan berkas permohonan;
  3. penerbitan TDUP; dan
  4. penerbitan TDP.

Berdasarkan Permenpar 18/2016 tersebut, Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (“Pergub Usaha Pariwisata”). Berdasarkan Pergub Usaha Pariwisata tersebut, pemohon TDUP untuk izin usaha restoran harus membuat surat pernyataan bahwa pemilik/pimpinan perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat (SLS) paling lama 3 bulan (meski ada beberapa daerah yang memberikan waktu hingga 12 bulan) sejak TDUP diterbitkan. Kemudian setelah TDUP terbit, maka pelaku usaha bidang pariwisata akan mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Jadi kalau belum ada SLS dan TDUP, maka restoran belum bisa mendapatkan TDP. Hal ini berakibat perusahaan kemungkinan besar belum bisa memiliki rekening atas nama perusahaan mengingat sejumlah bank masih menyaratkan dokumen legalitas lengkap mulai dari akta pendirian sampai TDP.

Meski Permenpar 18/2016 sudah dicabut, namun pencabutan aturan turunannya tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan Pergub DKI Jakarta 18/2016 atau Pergub Usaha Pariwisata masih berlaku untuk mengatur masalah pendaftaran pelaku usaha di bidang pariwisata dan menjadi dasar pengurusan di PTSP.

Proses Izin Usaha TDUP Restoran di OSS

Sementara itu dalam PP tentang OSS, proses pengajuan perizinan TDUP termasuk izin usaha restoran bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS. Syarat utama pelaku usaha mendapatkan izin usaha TDUP restoran adalah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagaimana kita tahu, NIB juga berlaku sebagai TDP, Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, dan Pendaftaran ke BPJS.

Artinya pelaku usaha langsung mendapatkan TDP begitu mendapatkan NIB. Berbeda dari proses pengajuan izin usaha TDUP restoran melalui PTSP di mana TDP diperoleh oleh pelaku usaha setelah mendapatkan TDUP. Di OSS, pelaku usaha diawal sudah memiliki TDP, sementara pada proses melalui PTSP justru dokumen perizinan terakhir yang didapatkan pelaku usaha adalah TDP.

Perbedaan lainnya berdasarkan PP tentang OSS disebutkan bahwa sertifikasi merupakan bagian dari pemenuhan komitmen izin komersial dan/atau izin operasional. Bagi pelaku usaha di bidang pariwisata, diperlukan sertifikasi usaha pariwisata. Untuk restoran, sertifikasi yang dimaksud adalah Sertifikat Laik Sehat (SLS).

Untuk bantuan pengajuan izin usaha restoran (TDUP) dan SLS restoran, hubungi Easybiz di 0817 689 6896

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tindaklanjut dari berlakunya PP tentang OSS, untuk usaha di bidang pariwisata terbitlah Permenpar No. 10 Tahun 2018. Di dalam peraturan menteri ini, proses pemenuhan komitmen izin operasional dan/atau izin komersial dibedakan tergantung besarnya usaha. Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

  1. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
  2. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
  3. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Tentunya, untuk izin usaha restoran, yang diatur di Permenpar No.10/2018 berbeda dengan proses yang diatur berdasarkan Pergub Usaha Pariwisata disebutkan bahwa pelaku usaha berkomitmen mengurus SLS 3 hingga 12 bulan setelah TDUP diterbitkan PTSP.

Tabel: Perbedaan proses pengajuan izin usaha TDUP restoran di Jakarta melalui PTSP dan melalui OSS:

Tahapan untuk mengajukan TDUP Pengajuan Izin TDUP Restoran Melalui PTSP Pengajuan Izin Usaha Restoran Melalui OSS
Syarat mengajukan TDUP Restoran
  • Akta pendirian perusahaan
  • SK Kemenkumham (untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT)
  • KTP Direktur/Direktur Utama
  • NPWP Direktur/Direktur Utama
  • NPWP Badan
  • Izin Lingkungan (SPPL)
  • IMB
  • Bukti lunas PBB tahun terakhir
  • Sertifikat Laik Sehat (SLS)
  • Karena sistem OSS telah terintegrasi dengan data di Ditjen AHU, maka Informasi yang berkaitan dengan pendirian perusahaan sudah tersedia di OSS
  • Pengisian informasi dan pengajuan NIB
  • Pengisian informasi dan pengajuan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
Syarat zonasi Harus berada di zonasi yang sesuai peruntukan untuk restoran
Tenggang waktu mendapatkan SLS Diberikan izin TDUP restoran sementara yang berlaku selama 3 hingga 12 bulan untuk memberi kesempatan kepada pelaku usaha melakukan pengurusan SLS. Perbedaan waktu tersebut akan bervariasi tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh PTSP setempat. Diberikan izin usaha berupa TDUP restoran namun izin ini belum berlaku efektif. Syarat agar izin berlaku efektif adalah memiliki sertifikat usaha pariwisata.

 

Berdasarkan informasi yang Easybiz dapatkan,  agar izin usaha TDUP restoran berlaku efektif, maka pelaku usaha harus mengurusnya ke PTSP setempat. Jika dianggap sudah memenuhi semua syarat, maka pihak PTSP akan mengintegrasikannya dengan sistem OSS sehingga izin berlaku efektif.

 

Sertifikasi Sebelum sistem OSS hadir, PTSP DKI Jakarta berpedoman pada Permenpar 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan aturan turunannya adalah Pergub DKI Jakarta 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

 

Setelah sistem OSS, sertifikasi restoran diatur dalam Permenpar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

 

Adapun bentuk sertifikasinya, baik setelah maupun sebelum lahirnya sistem OSS adalah Sertifikat Laik Sehat (SLS) yang merujuk pada Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Salah satu syarat restoran memiliki izin usaha dan izin komersial atau operasional yang efektif, maka harus memiliki sertifikasi usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Permenpar 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

 

Mengingat peraturan tersebut masih baru, maka aturan tentang sertifikasi masih merujuk pada aturan lama yaitu Kepmenkes Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Proses Mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 

Diberikan setelah mendapatkan TDUP dan SLS. NIB berlaku sebagai TDP
Izin Usaha Setelah mendapatkan TDUP tidak ada proses pengajuan izin yang lain. Setelah mendapatkan izin usaha, harus melakukan pemenuhan komitmen berupa:

1. Komitmen prasarana berupa izin lokasi (IMB), izin lingkungan, dan Sertifikat Laik Fungsi.

2.  Komitmen izin komersial dan/atau operasional berupa Sertifikasi Usaha Pariwisata berupa Sertifikat Laik Sehat (SLS).

Artikel Awal:

Siapa yang tak kenal Jamie Oliver. Celebrity Chef berkebangsaan Inggris ini baru saja membuka restoran di Indonesia. Di Bali tepatnya. Kalau seorang Jamie Oliver berani membuka restoran di negeri ini, pastilah karena prospek bisnis kuliner di negeri ini masih gurih. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sub sektor kuliner adalah penyumbang terbesar dari ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai 7,05% dan kontribusi kuliner di sektor ini adalah yang terbesar yakni mencapai 32,4%. Dari 13 subsektor ekonomi kreatif, sumbangsih kuliner lebih besar dibandingkan subsektor mode (27,9%) dan kerajinan (14,8%).

Kemudian berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, penyedia usaha makanan dan minuman ada di peringkat 2 kategori usaha dan perusahaan di Indonesia. Di nomor 1 adalah perdagangan besar dan eceran sementara di peringkat 3 adalah industri pengolahan. Melihat 2 data diatas tidak heran kalau sekarang banyak yang mengembangkan bisnis berbasis makanan mulai dari catering, food truck, coffee shop, toko oleh-oleh dan sebagainya.

Menariknya lagi, perkembangan bisnis makanan dan minuman tidak hanya dimonopoli oleh kota-kota besar tapi juga menyebar hingga ke pelosok. Tidak bisa dipungkiri ini salah satunya karena efek dari media sosial. Kalau sebuah makanan atau minuman sudah diposting di media sosial—istilahnya diviralkan—maka jangan kaget kalau restoran yang terpencil atau makanan yang sebelumnya belum banyak diketahui tiba-tiba menjadi kebanjiran pengunjung dan pembeli. Apalagi kalau ada celeb yang mengendorse makanan tersebut maka sudah dapat dipastikan pengunjung akan berduyun datang ke restoran atau mencicipi makanan tersebut. Biar tidak kalah dengan idolanya. Tak peduli restoran atau warungnya ada di dalam gang, emperan toko, atau jam bukanya mulai dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh sekalipun.

Nah, kalau mau berbisnis makanan dan minuman, dalam hal ini membuka usaha restoran sudah ada di rencana Anda, Easybiz membuat panduan untuk mengurus perizinannya. Untuk sementara, kami baru bisa memetakan izin restoran untuk wilayah Jakarta. Bisa jadi izin restoran di wilayah lain proses dan persyaratannya mirip dengan Jakarta karena beberapa peraturan yang dijadikan acuan adalah peraturan atau keputusan menteri yang artinya berlaku secara nasional. Jadi Anda tinggal mempelajari peraturan daerah setempat misalnya peraturan gubernur yang mengatur mengenai izin usaha restoran. Untuk mengurus izin restoran lengkap di wilayah lain, kami menyarankan Anda datang ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui prosedur dan persyaratan yang diperlukan.

Restoran merupakan salah satu jenis usaha pariwisata di bidang jasa makanan dan minuman. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Permenpar 18/2016”) usaha restoran didefinisikan sebagai usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Jika anda berminat membuka usaha restoran maka setidaknya anda perlu mengetahui bagaimana membuat perusahaan dengan bidang usaha restoran dan perizinan apa saja yang diperlukan sebagaimana yang diuraikan Easybiz berikut ini.

A. Membuat Perusahaan Untuk Usaha Restoran

Memulai usaha, apapun bisnisnya, hal utama yang perlu diperhatikan adalah menentukan bentuk perusahaan yang sesuai dengan kesiapan modal usaha dan rencana bisnis yang disiapkan. Perusahaan dapat berbentuk perseorangan, badan usaha yang bukan badan hukum seperti CV (Persekutuan Komanditer) atau perusahaan berbentuk badan hukum misalnya PT (Perseroan Terbatas). Masing-masing bentuk perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Untuk mengetahui bentuk perusahaan yang dapat didirikan bagi bisnis Anda perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang bidang usaha dari bisnis yang akan Anda jalankan. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa usaha restoran masuk kategori pariwisata dan di wilayah DKI Jakarta, pilihan bentuk perusahaannya mengacu pada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (“UU No.10/2009”) yaitu Permenpar 18/2016 dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 133 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (“Pergub DKI 133/2012”).

Berikut ini adalah opsi bentuk perusahaan bagi usaha restoran di wilayah DKI Jakarta menurut Pasal 5 Permenpar 18/2016 dan Pasal 5 Pergub DKI 133/2012 yang perlu Anda ketahui dan dapat dijadikan acuan:

  1. Dapat berbentuk Perorangan/Badan Usaha/Badan Hukum, jika:
    • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil. Atau, lebih dari Rp 500 Juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha bagi klasifikasi usaha menengah; atau
    • Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2,5 miliar bagi klasifikasi usaha mikro dan kecil atau lebih dari Rp 2,5 miliar s/d maksimal Rp 50 miliar bagi klasifikasi usaha menengah.
  2. Harus berbentuk Badan Hukum jika termasuk ke dalam klasifikasi usaha besar dengan ketentuan:
    • Kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    • Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar.
  3. Harus berbentuk badan hukum PT, jika:
    • Modal usaha adalah modal patungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA); atau
    • Seluruh modalnya dimiliki oleh WNA dalam bentuk Penanaman Modal Asing.

Setiap bentuk perusahaan baik perorangan, badan usaha ataupun badan hukum memiliki karakteristik serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Misalnya bentuk perusahaan yang berbadan hukum memiliki karakteristik adanya pemisahan harta antara perusahaan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sementara badan usaha yang bukan badan hukum karena tidak ada pemisahan tanggung jawab antara perseorangan dan badan hukum maka ada risiko bila perusahaan mengalami kerugian bisa jadi harta pribadi pemilik perusahaan bisa diambil untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Yang masuk kategori perusahaan berbadan hukum adalah PT dan koperasi. Sementara yang bukan badan hukum adalah CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan perusahaan perorangan.

Oleh karenanya perlu pertimbangan yang matang sebelum menentukan pilihan. Jangan sampai bentuk perusahaan yang anda pilih tidak sesuai dengan kebutuhan, kesiapan modal bahkan rencana bisnis anda ke depan. Sebab, perubahan-perubahan yang terjadi terkait pembuatan perusahaan akan memakan waktu dan biaya.

Baca juga: 9 Kentungan Mendirikan PT Untuk Bisnis Anda

Kalau Anda sudah mantap dengan bentuk perusahaan yang dipilih, apa langkah selanjutnya untuk membuat perusahaan bagi usaha restoran?

Sebenarnya membuat perusahaan dengan bidang usaha restoran sama saja dengan pembuatan perusahaan bidang usaha lainnya. Yang membedakan adalah perizinan yang diurus nantinya setelah perusahaan dibuat. Untuk menjalankan usaha restoran maka perizinan yang harus dimiliki adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). TDUP ini setara dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Kalau untuk membuat perusahaan yang kegiatan usahanya umum, misalnya jasa konsultasi manajemen, maka setelah mendirikan perusahaan, perizinan berikutnya yang perlu diurus adalah SIUP dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Jika sudah memperoleh TDUP maka dapat mengurus Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”). Mengenai TDP akan dibahas di bagian terakhir artikel ini.

Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat perusahaan adalah membuat akta pendirian. Akta pendirian perusahaan dibuat dengan akta notaris (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Untuk proses pembuatan akta , hal penting yang harus diperhatikan adalah mencantumkan kegiatan usaha anda secara jelas pada bagian maksud dan tujuan di akta pendirian. Terhadap akta pendirian tersebut kemudian dilakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang bukan badan hukum atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi perusahaan berbentuk PT.

Selesai dengan akta pendirian, yang perlu diurus berikutnya adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”). Untuk dapat mengurus SKDP biasanya disyaratkan adanya Izin Menggunakan Bangunan (“IMB”) untuk melihat peruntukkan bangunan yang akan dijadikan tempat usaha sekaligus zonasinya. Pastikan restoran Anda atau tempat yang akan dijadikan restoran berada di zonasi usaha. Anda bisa datang ke kelurahan setempat untuk memastikan apakah tempat tersebut berada di zonasi usaha. Selain itu diperlukan persyaratan sertifikat BPJS untuk dapat mengajukan SKDP. Terakhir yang diperlukan pada tahap pembuatan perusahaan adalah mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

Baca juga: Prosedur dan Syarat Pendirian PT di Tahun 2017 Yang Wajib Anda Ketahui

Yang pasti apapun bentuk perusahaan yang dipilih untuk usaha restoran sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan rencana pengembangan ke depan. Nah, setelah tahap pembuatan perusahaan selesai, tahap selanjutnya adalah perizinan yang diperlukan bagi usaha restoran anda sampai dengan pendaftaran perusahaannya.

B. Izin Usaha Restoran (Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran)

Untuk bisa mengajukan TDUP ada beberapa izin yang perlu anda urus terlebih dulu sebagai prasyarat pengajuan TDUP. Diantaranya adalah izin gangguan dan izin lingkungan. Semua perizinan untuk usaha restoran diajukan atau diurus di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) di mana usaha restoran anda berkedudukan.

Nah, secara garis besar perizinan penting yang perlu anda ketahui untuk memulai usaha restoran sebagai berikut:

  1. Izin Gangguan (“UUG/HO”) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)
    Ketentuan mengenai izin gangguan dan izin lingkungan hidup ditetapkan pemerintah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Restoran merupakan jenis usaha yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar baik dalam proses produksi maupun konsumsi. Misalnya saja limbah, atau sampah dapur restoran, atau kebisingan yang ditimbulkan akibat keramaian pengunjung yang mengganggu ketentraman di sekitar lokasi restoran. Izin usaha restoran atau TDUP restoran baru dapat diajukan jika izin gangguan dan izin lingkungan sudah diperoleh terlebih dulu.Berdasarkan informasi di website PTSP Jakarta, UUG atau HO (Hinder Ordonantie) merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan TDUP restoran. Padahal, sejatinya ketentuan mengenai izin gangguan sebenarnya sudah dicabut beberapa bulan lalu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan perubahannya (“Permendagri No.19 Tahun 2017”). Aturan mengenai izin gangguan sebenarnya adalah warisan pemerintah kolonial Belanda. Di beberapa daerah adanya persyaratan izin gangguan sering dikeluhkan calon investor karena proses pengurusannya dianggap tidak jelas dan menghambat investasi. Untuk wilayah Jakarta, menindaklanjuti Permendagri No.19/2017 dikeluarkan Surat Edaran PTSP No.16/SE/2017 tentang Penyesuaian Izin Gangguan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dimana untuk sementara UUG digantikan dengan surat persetujuan tetangga kanan-kiri dan depan-belakang dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Membayar Retribusi Daerah. Besarnya retribusi daerah yang dimaksud dihitung berdasarkan beberapa hal antara lain luas lahan tempat usaha, intensitas gangguan atau keramaian yang ditimbulkan, dan lokasi usahanya apakah berada di jalan primer atau sekunder.Sama halnya dengan UUG, SPPL juga merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan TDUP restoran. SPPL merupakan dokumen izin lingkungan yang diperuntukkan bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan/atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Memang untuk menentukan izin lingkungan bagi usaha restoran, PTSP memberikan klasifikasi berdasarkan kapasitas restoran yang ditentukan dari jumlah kursi atau meja pada restoran tersebut. Misalnya untuk restoran di wilayah Jakarta Selatan, berdasarkan riset yang kami lakukan PTSP di wilayah ini menyaratkan SPPL bagi restoran dengan kapasitas sampai dengan 100 meja dan UKL-UPL bagi restoran dengan kapasitas di atas 100 meja.Bila Anda menjalankan usaha restoran yang berlokasi di tempat yang sudah memiliki UUG dan izin lingkungan maka tidak perlu lagi mengurus izin gangguan dan izin lingkungan yang baru. Anda cukup meminta salinan izin tersebut kepada pengelola tempat yang Anda sewa atau beli. Ini jelas akan menghemat waktu dan biaya untuk mengurus perizinan untuk usaha yang Anda jalankan. Jadi, sebagai penyewa atau pemilik tempat usaha Anda juga harus cerdik untuk selalu memeriksa perizinan apa yang sudah dimiliki oleh pengelola dari tempat yang Anda sewa atau beli.
  1. Sertifikat Laik Sehat (“SLS”) untuk Izin Usaha Restoran
    SLS merupakan prasyarat yang juga perlu disiapkan untuk dapat memperoleh TDUP restoran. SLS diperlukan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dikelola rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan. Ketentuan mengenai SLS diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran (“Kepmenkes 1098/2003”).Untuk dapat memperoleh SLS anda harus memiliki sertifikasi pelatihan/kursus hygiene sanitasi yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan profesi terakreditasi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Setidaknya diperlukan 2 (dua) sertifikat kursus yaitu bagi Penanggung jawab usaha/Pengusaha dan minimal 1 (satu) orang untuk Penjamah Makanan.Selain sertifikat kursus hygiene sanitasi Anda juga perlu menyertakan dokumen hasil pemeriksaan Lab dari Laboratorium Kesehatan Daerah atau laboratorium terakreditasi yang antara lain menyatakan cemaran kimia pada makanan negatif dan angka kuman pada peralatan makanan kadarnya harus 0 (nol). Pemeriksaan dilakukan terhadap menu, bahan mentah, peralatan menyajikan/mengkonsumsi, kesehatan karyawan penjamah makanan dan air.Perlu anda ketahui bahwa demi tercapainya kemudahan berusaha saat ini PTSP telah membuat kebijakan baru mengenai SLS. Kini untuk dapat mengajukan permohonan TDUP anda dapat mengganti SLS dengan surat pernyataan yang berisi akan menyertakan SLS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TDUP restoran anda terbit dan biasanya akan diperiksa kelengkapannya pada saat perpanjangan TDUP yang memang wajib dilakukan setiap tahunnya. Tapi kami sarankan agar meski ada kemudahan yang diberikan PTSP, SLS tetap diurus karena biasanya kalau perizinan sudah di tangan jadi malas mengurus yang sifatnya permanen. Ada baiknya anda menyiapkan SLS di awal mengingat pengurusan SLS memakan waktu yang cukup lama karena memerlukan prasyarat sertifikat kursus sanitasi dan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium.
  1. TDUP Restoran
    Bila anda sudah membuat perusahaan dan memperoleh perizinan di poin 1 (satu) dan 2 (dua) maka anda sudah bisa mengajukan untuk mendapatkan TDUP Restoran. Permohonan TDUP dapat diajukan ke PTSP kecamatan secara online. Yang penting untuk anda ketahui mengenai TDUP adalah masa berlakunya. Ketentuan masa berlaku TDUP diatur berbeda oleh Permenpar 18/2016 dan Pergub DKI 133/2012.Pada Pasal 26 ayat 3 (tiga) Permenpar 18/2016 ditentukan masa berlaku TDUP adalah selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata. Sementara pada praktiknya di PTSP, TDUP harus diperpanjang setahun sekali mengikuti ketentuan registrasi ulang usaha pariwisata (Pasal 21 ayat 1 (satu) Pergub DKI 133/2012). Registrasi ulang ini oleh PTSP ditetapkan sebagai perpanjangan TDUP.Bagaimana jika restoran anda memiliki cabang? Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 Pergub DKI 133/2012 maka setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata pada setiap lokasi wajib memiliki TDUP. Dengan demikian setiap restoran cabang yang tentunya berkedudukan di lokasi berbeda-beda harus memiliki perizinan sendiri dan TDUP sendiri walaupun bernaung dibawah satu brand yang sama. Dan apabila restoran anda juga menyelenggarakan usaha pariwisata lain yang sejenis seperti usaha karaoke maka di samping TDUP Restoran anda juga harus memiliki TDUP Karaoke.
  1. TDP untuk Izin Usaha Restoran
    Nah, tahapan terakhir untuk melengkapi legalitas usaha restoran anda adalah pendaftaran perusahaan. Setelah memperoleh TDUP maka anda dapat mengurus TDP bagi usaha restoran anda di PTSP Kota/Kabupaten di mana usaha restoran anda berkedudukan. Pengajuan TDP dilakukan secara manual dengan terlebih dulu mengambil antrian online melalui website PTSP. Masa berlaku TDP restoran adalah sama dengan TDP bidang usaha perdagangan umum yaitu berlaku selama 5 tahun.Kalau sudah membuat perusahaan dan mengurus perizinannya, maka tinggal mencari celeb atau tokoh yang bersedia memviralkan usaha restoran Anda. Syukur-syukur kalau tokoh seperti Presiden Jokowi tiba-tiba datang ke restoran Anda seperti yang dia lakukan ke kedai kopi Tuku baru-baru ini. Berdoalah!

Penulis melakukan perbaikan di paragraf ke-5 kalimat ke-2. Sebelumnya tertulis “…Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan…” diperbaiki menjadi “…Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata..”

Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang membantu pendirian perusahaan untuk UKM dan startup di Indonesia. Untuk informasi mengenai prosedur, syarat dan biaya pembuatan PT, pengurusan izin TDUP Restoran, serta perizinan usaha lainnya hubungi Easybiz di Tel: 0817 689 6896 atau email: halo@easybiz.id

Foto diambil dari : nibble.id

Penulis : Din Saphirty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>