Ingin mendirikan PT hanya dalam waktu 3 hari? Dapatkan Sekarang Juga!
Artikel > Perizinan Berusaha > Jualan Online Berdasarkan PP No.80/2019: Wajib Baca!
Perizinan Berusaha

Jualan Online Berdasarkan PP No.80/2019: Wajib Baca!

Published on 03 February 2020 4 menit
by Toha

Perkembangan teknologi yang begitu cepat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan, termasuk mengubah perilaku jual-beli masyarakat yang kini lebih bertumpu pada Sistem Elektronik. Bagaimana pengaturan jualan online diatur di PP 80 Tahun 2019?

Ringkasan:

PP tentang e-commerce menjelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE dilakukan dengan memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat.

Hubungi Sales Kami

Perkembangan teknologi yang begitu cepat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan, termasuk mengubah perilaku jual-beli masyarakat yang kini lebih bertumpu pada Sistem Elektronik. Bagaimana pengaturan jualan online diatur di PP 80 Tahun 2019?

Indonesia mengalami lonjakan transaksi Gross Merchandise Value (GMV) e-commerce yang signifikan dari yang sebelumnya sebesar USD 1,7 miliar di tahun 2015 menjadi USD 21 miliar di tahun 2019. Transaksi tersebut diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2025 hingga menyentuh angka USD 82 miliar. (Google & Temasek/Bain, e-Conomy SEA 2019). Potensi e-commerce yang diharapkan menghasilkan keuntungan akan berbahaya jika tidak didampingi aturan main yang jelas. Untuk itu, Presiden Jokowi pada 20 November 2019 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP tentang e-commerce).

PP tentang e-commerce menjelaskan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PMSE dilakukan dengan memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat. Seberapa jauh PP tentang e-commerce mengatur tentang jualan online atau e-commerce? Berikut poin-poinnya:

Pihak Yang Melakukan PMSE

Sebagaimana telah disinggung di atas, transaksi e-commerce atau jualan online didefinisikan sebagai PMSE. Jadi, harap diingat kalau teman-teman bicara mengenai jualan online atau transaksi e-commerce, jangan bingung dengan singkatan PMSE ya. Nah di PP tentang e-commerce diatur bahwa para pihak dalam PMSE terdiri dari pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Sedangkan jenis skema kegiatan PMSE diantaranya:

  • pelaku usaha dengan pelaku usaha

  • pelaku usaha dengan konsumen

  • pribadi dengan pribadi

  • instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha

Jenis Pelaku Usaha Dalam PMSE

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Pasal 5 PP tentang e-commerce membagi pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri menjadi 3 jenis, yaitu:

  • Pedagang: Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE. Perlu digarisbawahi, penjual yang hanya menjual barang dan/atau jasa secara temporal dan tidak komersial tidak termasuk dalam kategori pedagang.

  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE): Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Model bisnis PPMSE terdiri dari:

    • retail online  atau pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri.

    • marketplace atau penyedia platform sebagai wadah dimana pedagang dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.

    • iklan baris online yaitu suatu platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dimana keseluruhan proses transaksi terjadi tanpa melibatkan PPMSE.

    • platform pembanding harga

    • daily deals.

  • Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary services): Pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dengan penerima. Yang termasuk dalam lingkup intermediary services ialah penyedia sarana sistem penelusuran informasi (search engine), penyedia ruang penyimpanan informasi secara tetap (

    hosting) maupun untuk penampungan sementara (caching).

Bentuk Usaha Bagi Pelaku Usaha PMSE

PP tentang e-commerce atau jualan online mengatur pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha usaha luar negeri. Untuk bisa berdagang online, pelaku usaha dalam dalam negeri dapat berbentuk perusahaan perorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang sama berlaku untuk PSP. Sedangkan untuk PPMSE, selain perorangan dan badan usaha, dapat pula dilakukan oleh masyarakat atau instansi penyelenggara negara.

  1. Pelaku Usaha

    1. Pedagang

    2. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

    3. Penyelenggara Sarana Perantara (PSP)

  2. Bentuk Usaha

    1. Orang perseorangan atau badan usaha

    2. Orang perseorangan, badan usaha, masyarakat atau instansi penyelenggara negara

    3. Orang perseorangan atau badan usaha

Untuk pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada Konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP tentang e-commerce, kriteria tersebut dapat berupa:

  • Jumlah transaksi.

  • Nilai transaksi.

  • Jumlah paket pengiriman.

  • Jumlah 

    traffic 

    atau pengakses.

Sebagai tambahan, PPMSE luar negeri diwajibkan menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama PPMSE luar negeri tersebut apabila memenuhi kriteria di atas.

Identitas Subyek Hukum Para Pihak

Dalam kegiatan PMSE, para pihak harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas. Identitas bagi individu maupun badan hukum dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Izin Usaha, Nomor Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, Nomor Identitas Pelaku Usaha PMSE yang diberikan oleh Menteri, nomor rekening bank, atau nomor telepon seluler.

PMSE Lintas Negara

Para pihak yang melakukan PMSE lintas negara harus memperhatikan dan mematuhi kebijakan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan perdagangan perbatasan, antara lain:

  • kebijakan untuk melindungi kepentingan nasional.

  • larangan ataupun pembatasan ekspor impor.

  • standardisasi produk Barang dan Jasa.

  • peraturan di bidang kepabeanan.

Selain itu PMSE lintas negara juga wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pemenuhan Persyaratan Umum Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha diwajibkan memenuhi persyaratan umum ketika melakukan PMSE atau jualan online, antara lain berupa izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kode etik bisnis (business conduct)/perilaku usaha (code of practices), standardisasi produk barang dan/atau jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengajuan izin usaha, sesuai Pasal 15 ayat (3) PP tentang e-commerce, kamu dapat melakukannya melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Kewajiban Membantu Program Pemerintah

Melalui Pasal 12 ayat (1) PP 80 Tahun 2019, pelaku usaha diwajibkan untuk membantu program Pemerintah, diantaranya:

  • mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.

  • meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.

  • PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.

Pengecualian Terhadap Kewajiban Memiliki Izin Usaha

Secara loud and clear, PP 80 Tahun 2019 mewajibkan pelaku usaha memliki izin usaha dalam melakukan kegiatan e-commerce atau PMSE. Izin usaha dapat kamu ajukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Akan tetapi, untuk Penyelenggara Sarana Perantara dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha, jika:

  • bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (

    beneficiary

    ) secara langsung dari transaksi; atau

  • tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.

Pedagang dan Sarana Yang Digunakan

Pedagang dalam negeri dan/atau pedagang luar negeri yang menggunakan sarana PMSE milik sendiri merupakan salah satu dari model bisnis PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri berlaku juga terhadap pedagang dalam negeri dan/atau pedagang luar negeri yang menggunakan sarana PMSE milik sendiri. Sedangkan untuk pedagang dalam negeri dan pedagang luar negeri yang melakukan PMSE dengan menggunakan sarana yang dimiliki PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memenuhi syarat dan ketentuan PPMSE sesuai standar kualitas pelayanan yang disepakati dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 21 ayat (1) PP 80 Tahun 2019, mewajibkan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri untuk:

  • mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (dot id) bagi Sistem Elektronik yang berbentuk situs.

  • mengutamakan menggunakan alamat Protokol Internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • melakukan pendaftaran Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

  • mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.

Tidak hanya itu, PPMSE dalam negeri dan/ atau PPMSE luar negeri wajib menyimpan:

  • data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.

  • data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.

Aspek Perlindungan Konsumen

Barang yang dibeli tidak dikirim tepat waktu?atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dijanjikan?kejadian-kejadian seperti itu seringkali terjadi pada kegiatan PMSE. Oleh karena itu, substansi PP e-commerce tidak melulu mengatur para pelaku usaha akan tetapi mengatur pula ketentuan perlindungan konsumen.

PP 80 Tahun 2019 memberikan hak kepada konsumen untuk melaporkan kerugian/kerusakan yang diderita akibat kegiatan PMSE kepada Menteri. Lalu, setiap pelaku usaha yang dilaporkan terkait kerugian/kerusakan tersebut wajib menyelesaikan persoalan yang dilaporkan, jika tidak, pelaku usaha tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Bentuk perlindungan lainnya adalah kewajiban bagi pelaku usaha agar menyediakan layanan pengaduan untuk konsumen, yang sekurang-kurangnya memuat:

  • alamat dan nomor kontak pengaduan.

  • prosedur pengaduan konsumen.

  • mekanisme tindak lanjut pengaduan.

  • petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan.

  • jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Perlindungan Terhadap Data Pribadi

Data pribadi merupakan salah satu isu krusial di era digital. Sejumlah kasus bocornya data pribadi yang kemudian disalahgunakan menjadi perhatian Pemerintah ketika menyusun PP e-commerce.  Data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan. Setiap pelaku usaha yang memperoleh data pribadi wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi disimpan oleh pelaku usaha sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman, yang paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan:

  • data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut.

  • data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

  • data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik data.

  • data pribadi harus akurat dan harus selalu up-to-date dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya.

  • data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukkannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan.

  • data pribadi harus diproses sesuai dengan hak subyek pemilik data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

  • pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut.

  • data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia.

Selain itu, jika pemilik data pribadi  menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PMSE atau sarana jualan online, maka pemilik data pribadi berhak meminta pelaku usaha untuk menghapus seluruh data pribadinya, yang mana wajib ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dengan menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan pada sistem yang dikelola oleh pelaku usaha tersebut.

Rekomendasi:

Ingin mengembangan usaha jualan online? Pastikan legalitasmu aman. Easybiz punya paket layanan PT Perorangan dan ini yang kamu dapat

  • Pengecekkan Nama PT

  • Sertifikat Pendaftaran Pendirian PT Perorangan

  • Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan

  • Kartu NPWP perusahaan

  • Nomor Induk Berusaha (NIB)

  • Virtual Office

Pelajari Sekarang!Lihat Paket Lainnya
Easybiz sudah dipercaya oleh 2000+ Perusahaan di Indonesia
Tag:
Bagikan artikel ini
Facebook
LinkedIn
Twitter
Whatsapp

Artikel yang Cocok untuk Anda

Badan Usaha
Jangan Lupa! PT Perorangan Wajib Membuat Laporan Keuangan

PT Perorangan wajib membuat laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

19 September 2021Bacaan 3 Menit

Badan Usaha

Ketika Easybiz  diminta menjadi narasumber sebuah obrolan dengan format Podcast yang merupakan kerjasama UN WomenUKM Indonesia dan Inspigo salah satu topik yang dibahas terkait pertimbangan pengusaha yang akan memulai bisnisnya adalah menentukan bentuk perusahaan dan izin usaha yang sesuai.

20 April 20204 menit

Badan Usaha

PT Perorangan merupakan salah satu jenis PT yang dapat dijadikan kendaraan bagi kegiatan bisnis yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

07 March 2021Bacaan 7 Menit

Easybiz adalah anak perusahaan Hukumonline.com yang menawarkan solusi kemudahan, kenyamanan dan legalitas dalam berbisnis di Indonesia. Kami memberikan layanan pendirian badan usaha dan perizinan untuk UKM dan startup di Indonesia mulai dari proses pendirian PT, domisili, hingga pengurusan izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha.


PT Justika Solusi Indonesia, AD Premier Office Park Lantai 9 Jl. TB Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
📞: 963-963-71-6180

Selama pandemi COVID-19, semua konsultasi dan pengiriman dokumen dilakukan secara online.

WhatsApp Kami Di Sini

Layanan Easybiz

Layanan Pengaduan Konsumen

Direktorat Jendral Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga
Kementrian Perdagangan RI

📞: 0101-1111-3580

Bantuan dan Panduan

Ikuti Kami

Copyright © 2022 Easybiz | All Rights Reserved