Syarat Mendirikan PT yang Sering Jadi Penghambat

Meski syarat mendirikan PT saat ini semakin mudah, namun tidak menjadikan keseluruhan proses mendirikan PT menjadi mudah.

Di bawah ini adalah 4 syarat mendirikan PT yang sering menjadi penghambat beserta ulasan solusinya

1. Penentuan Bidang Usaha dan Kode KBLI

Salah satu syarat mendirikan PT adalah deskripsi kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Ini menjadi penting karena dalam proses pendirian kamu harus mencantumkannya di akta pendirian di bagian “maksud dan tujuan” dan “kegiatan usaha".

Selanjutnya, dari akta pendirian, kamu harus menentukan secara spesifik kegiatan atau bidang usaha yang dijalankan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Ini kaitannya untuk memastikan perizinan berusaha yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan setelah proses pendirian PT selesai.

Contoh keterkaitan antara kegiatan usaha, maksud dan tujuan, dan KBLI

1. Maksud dan Tujuan: Perdagangan Besar

2. Kegiatan usaha: Perdagangan besar berbagai macam material bangunan

3. KBLI: 46355

4. Risiko: Rendah

5. Perizinan berusaha: NIB

Perlu digarisbawahi, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tidak semua kegiatan usaha perlu izin untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Saat ini perizinan berusaha akan disesuaikan dengan tingkat risiko.

Hubungan antara perizinan berusaha dengan tingkat risiko

1. Tingkat risiko rendah memerlukan perizinan berusaha NIB

2. Tingkat risiko menengah rendah memerlukan perizinan berusaha NIB dan sertifikat standar

3. Tingkat risiko menengah tinggi memerlukan perizinan berusaha NIB dan sertifikat standar terverifikasi

4. Tingkat risiko tinggi memerlukan perizinan berusaha yang diperlukan adalah NIB, izin dan sertifikat standar

Terdapat daftar kode di dalam KBLI berisi beragam bidang usaha di Indonesia beserta cakupan yang digunakan sebagai acuan standar statistik. Saat ini KBLI yang digunakan adalah KBLI versi 2020. Dari masing-masing kode KBLI dapat diketahui tingkat risikonya sehingga kamu bisa mengantisipasi apakah memerlukan izin atau cukup dengan NIB.

Agar tak terhambat, pastikan kode KBLI yang Anda pilih sudah sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Untuk mempelajari seputar KBLI 2020 bisa dipelajari di artikel ini.

2. Penentuan Nama PT Yang Bisa Digunakan

Menentukan nama PT ibarat memberi nama kepada anak. Banyak orang atau pelaku usaha yang menyiapkan jauh-jauh hari dan bahkan mengaitkannya dengan hal atau kejadian tertentu.

Sayangnya, belum tentu nama yang kamu mau bisa digunakan. Sebab, pemerintah sudah punya aturan main sendiri untuk penamaan PT.

Salah satu yang paling penting adalah kamu tidak bisa menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh PT lain.

Untuk bisa mengecek apakah nama PT yang akan kamu pilih dapat digunakan bisa dilakukan di sini di portal AHUOnline yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM:

Poin-poin penting lain yang harus diperhatikan buat kamu yang sedang mencari nama PT yang pas yang sesuai dengan keinginan kamu adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan penulisan seperti menggunakan huruf latin, membentuk kata, dan mencantumkan frasa “Perseroan Terbatas” atau “PT” di awal nama PT.

2. Nama PT hanya satu-satunya alias tidak sama atau mirip dengan nama lain maupun suatu lembaga

3. Tidak ambigu terutama yang artinya merujuk pada unsur PT seperti Ltd, Co., & Co., Inc.

4. Tidak boleh hanya mencantumkan bidang usahanya saja

5. Nama PT tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan

6. Nama PT wajib menggunakan bahasa Indonesia, jika seluruh saham PT dimiliki warga negara Indonesia atau PT Lokal

3. Penentuan Lokasi Usaha Yang Sesuai Aturan

Untuk bisa memulai dan melakukan kegiatan usaha, kamu harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko.

Ada empat persyaratan dasar perizinan berusaha dan salah satunya adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Sederhananya, kalau kamu mau menjalankan usaha maka tempat atau lokasinya harus sesuai dengan tata ruang atau pemanfaatan ruang yang diatur oleh masing-masing daerah.

Empat poin persyaratan dasar perizinan berusaha:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

2. Persetujuan Lingkungan

3. Persetujuan Bangungan Gedung

4. Sertifikat Laik Fungsi

Salah satu daerah yang sudah memiliki tata ruang adalah DKI Jakarta. Jadi, warga DKI yang akan memulai usaha dapat dengan mudahnya mengecek lokasi yang dia pilih, apakah sesuai dengan pemanfaatan ruangnya.

Jadi, kamu nggak bisa asal-asalan memilih lokasi tertentu untuk dijadikan tempat memulai usaha. Misalnya, kamu penduduk DKI dan rumah yang kamu tinggali dijadikan lokasi perusahaan berbentuk PT.

Kamu bisa mengecek zonasi atau tata ruangnya untuk wilayah DKI Jakarta, di sini: Jakarta1

Bagaimana kalau wilayah kamu belum memiliki tata ruang atau kamu kesulitan mencari informasi mengenai hal tersebut.

Easybiz menyarankan agar kamu mencari tahu dan mengkonsultasikannya dengan Dinas Pelayanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DM-PTSP) atau Dinas Tata Ruang setempat.

Sebab, kalau ternyata lokasi yang dipilih tidak sesuai dengan tata ruang, saat dilakukan pengawasan kamu bisa mendapatkan sanksi.

4. Status NIK atau KSWP Tidak Valid

Valid tidaknya NIK atau KSWP menjadi syarat mendirikan PT yang krusial. Sejak berlakunya  Online Single Submission (OSS), sistem perizinan usaha di Indonesia telah terintegrasi dengan data yang ada di Kementerian/Lembaga terkait.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperiksa validitasnya melalui sistem, begitu juga Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang terdapat pada database Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengecek validitas KSWP bisa dilakukan di sini: portal yang dikelola oleh Dirjen Pajak

Jika NIK atau KSWP para pendiri maupun penanggung jawab PT dinyatakan tidak valid, dapat dipastikan akan menghambat proses pendirian PT karena perusahaan tidak dapat melanjutkan proses pengajuan perizinan berusaha di sistem OSS.

Dengan begitu Anda harus memperbarui dokumen kependudukan atau perpajakan yang bermasalah agar proses dapat dilanjutkan.

NIK tidak valid bisa diurus dengan mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang sesuai dengan tempat KTP dibuat, sedangkan KSWP tidak valid dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Demikian ulasan 4 syarat mendirikan PT yang sering menjadi penghambat beserta solusinya