Artikel by Easybiz

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memungkinkan dibentuknya perseroan terbatas (“PT”) perorangan, yaitu badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”). Dalam perjalanan melaksanakan kegiatan usahanya, PT untuk UMK ini dapat bubar karena sebab-sebab tertentu.

Terdapat 2 kondisi yang mengakibatkan Perseroan Terbatas (“PT”) perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT persekutuan modal, yakni dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang dan/atau tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melakukan corporate action seperti merger, akuisisi, dan pengalihan saham biasa dilakukan perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis.

Pelaku usaha dengan skala mikro dan kecil diberi 2 macam pilihan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu PT Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan yang selanjutnya disebut PT Perorangan.

PT Perorangan merupakan badan badan usaha yang peruntukannya khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil saja.